Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang merupakan unit operasional Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Saat ini KPKNL Kupang dipimpin oleh Nyoman Heryawan Triana Putra. Sejarah terbentuknya DJKN diawali dengan dibentuknya Panitia Urusan Piutang Negara pada tahun 1960 yang mempunyai tugas menyelesaikan piutang negara. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara yang bertugas mengurus penyelesaian piutang negara. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 dibentuk Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang menggabungkan fungsi lelang dari Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991, dibentuklah unit operasional Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) yang bertugas untuk melaksanakan pengurusan piutang negara dan Kantor Lelang Negara (KLN) yang bertugas melayani lelang.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 02/KMK.01/2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dan berdasarkan KMK Nomor 425/KMK.01/2002 KP3N dan KLN dilebur menjadi Kantor Pelayanan Piutang Negara dan Lelang (KP2LN). Sejalan dengan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan antara lain dengan penataan organisasi pada tahun 2006, fungsi pengurusan piutang negara dan lelang digabung dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dibentuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006.

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan tambahan fungsi pelayanan dan pengendalian intern di bidang Kekayaan Negara, Penilaian serta Kepatuhan Internal sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.01/2006 dan berdasarkan PMK Nomor 102/PMK.01/2008 sebagaimana telah diubah menjadi PMK Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pada tahun 2021, dengan adanya penyederhanaan birokrasi dan perubahan fungsi utama DJKN, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, maka berdasarkan PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, terdapat penyederhanaan birokrasi pada KPKNL. Terdapat 2 (dua) unit kerja yang dihapus dikarenakan menjadi kelompok Jabatan Fungsional, yaitu Seksi Pelayanan Penilaian dan Seksi Pelayanan Lelang.

KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. KPKNL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a.         inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;

b.        registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

c.         Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;

d.        Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;

e.         pelaksanaan pelayanan penilaian;

f.          pelaksanaan pelayanan lelang;

g.         penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

h.        pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;

i.           verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan

j.           pelaksanaan administrasi KPKNL.

Susunan organisasi KPKNL Kupang terdiri-dari:

a. Kepala KPKNL;

b. Subbagian Umum;

c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;

d. Seksi Piutang Negara;

e. Seksi Hukum dan Informasi;

f. Seksi Kepatuhan Internal;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun susunan struktur organisasi KPKNL Kupang sebagai berikut:

KPKNL Kupang berkedudukan di Kota Kupang, Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada di Pulau Timor, termasuk dalam gugusan Kepulauan Sunda Kecil (Lesser Sunda Islands). Lokasi KPKNL Kupang mudah dijangkau karena di kawasan pengembangan Kota Kupang (Walikota Baru), dan berkantor di Lantai IV Gedung Keuangan Negara, Jalan Frans Seda, Kota Kupang, + 10 km arah barat dari Bandara El Tari dan + 8 km arah tenggara pusat Kota Kupang.