A. |
Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan |
|
B. |
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Kementerian Keuangan |
|
C. |
Daftar Rancangan Peraturan Perundangan yang disusun DJKN |
|
Tahun 2019 |
||
Tahun 2020 |
- |
|
|
Tahun 2021 |
|
|
Tahun 2022 |
|
D. |
Daftar rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara |
|
E. |
Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala |
|
F. |
Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan |
|
Pedoman Pengelolaan Organisasi: |
||
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan |
||
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan |
||
|
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
|
|
Pedoman Pengelolaan Administrasi: |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.01/2019 tentang Pedoman Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Keuangan beserta Lampiran |
||
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan |
||
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.01/2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan |
||
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara beserta Lampiran |
||
|
Pedoman Pengelolaan Kepegawaian: |
|
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta Penjelasan |
||
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian |
||
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai |
||
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
||
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2018 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
||
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
||
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
||
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.01/2014 tentang Perubahan Kedua Atas |
||
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
||
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
||
Pedoman Pengelolaan Keuangan: |
||
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara |
||
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara |
||
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 |
||
Profil lengkap pimpinan dan pegawai Ditjen Kekayaan Negara |
||
Pejabat |
||
|
Pegawai |
|
DIPA Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) |
||
Tahun 2018 |
||
Tahun 2019 |
||
Tahun 2020 |
||
Tahun 2021 |
||
Tahun 2022 |
||
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DJKN |
||
Tahun 2020 |
||
Tahun 2021 |
||
Tahun 2022 |
||
G. |
Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga |
Tersedia di masing- masing unit |
H. |
Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian Keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya |
Tersedia di masing- masing unit |
I. |
Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan |
|
J. |
Data perbendaharaan atau inventaris |
Hardcopy |
K. |
Agenda Kerja Pimpinan |
|
L. |
Layanan Publik Kementerian Keuangan |
|
M. |
Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya |
|
N. |
Siaran Pers dan Keterangan Pers |
|
|
|
|