Artikel DJKN
Mengenal Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Skema Public Private Partnership (PPP) di Indonesia
Mengenal Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Skema Public Private Partnership (PPP) di Indonesia

Oleh M. Miftahul Huda Noor KPKNL Bontang Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi.  Untuk mengatasi itu, Pemerintah…

  Senin, 19 Desember 2016

Peran PT  Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Dalam Meminimalisasi Risiko Fiskal atas Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Indonesia yang Timbul dari Proyek Infrastruktur
Peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Dalam Meminimalisasi Risiko Fiskal atas Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Indonesia yang Timbul dari Proyek Infrastruktur

          Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan proyek infrastruktur yang tidak sedikit. Hal ini disebabkan perlu adanya perbaikan-perbaikan serta pembangunan infrastruktur baru guna menunjang kehidupan bermasyarakat.…

  Selasa, 23 Agustus 2016

Potret Pembangunan Infrastruktur LRT di Bumi Sriwijaya
Potret Pembangunan Infrastruktur LRT di Bumi Sriwijaya

Oleh : Iwan Victor Leonardo Kepala Seksi Penilaian  II Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel Pembangunan daerah merupakan bagian yang terintegrasi dari proses pembangunan nasional untuk memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya yang ada untuk meningkatkan…

  Selasa, 07 Juni 2016

Otomatisasi Peningkatan Modal ala Indonesia Eximbank  (LPEI)
Otomatisasi Peningkatan Modal ala Indonesia Eximbank (LPEI)

Oleh Rini Rismayanti Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN Mungkin tidak banyak  orang yang mengenal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau  yang lebih dikenal dengan nama Indonesia Eximbank.  Sebuah lembaga yang didirikan…

  Rabu, 11 Mei 2016

Pemberian Bantuan Hukum  Pendampingan Terkait Tindak Pidana Sebagai Upaya Penegakan Miranda Principles
Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan Terkait Tindak Pidana Sebagai Upaya Penegakan Miranda Principles

Pendahuluan Penangkapan dan penginterogasian  terhadap Ernesto Miranda  oleh kepolisian pada  awal tahun 1963 di Poenix, Arizona, US merupakan peristiwa monumental di bidang penegakan hukum pidana. Kala itu, Ernesto Miranda  ditangkap …

  Selasa, 31 Desember 2013

Advetorial Ditjen Kekayaan Negara Akhir Tahun 2013
Advetorial Ditjen Kekayaan Negara Akhir Tahun 2013

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/uploads/HP0003.pdf https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/uploads/HP0004.pdf

  Senin, 30 Desember 2013

Perguruan Tinggi Eks BHMN Lahir Kembali dengan Casing Baru
Perguruan Tinggi Eks BHMN Lahir Kembali dengan Casing Baru

Perubahan bentuk perguruan tinggi menjadi badan hukum telah menjadi sebuah perjalanan panjang selama kurang lebih tiga belas tahun. Dengan mengusung semangat reformasi, ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi…

  Kamis, 31 Oktober 2013

Peran DJKN dalam Penetapan Penyertaan Modal Negara
Peran DJKN dalam Penetapan Penyertaan Modal Negara

Seperti yang kita ketahui bersama, PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA) merupakan salah satu maskapai penerbangan pelat merah di Indonesia yang sedang mengalami masa-masa kritis. Bahkan menurut Henry Bhakti, Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan,…

  Jum'at, 19 Juli 2013