Tugas

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

a.              perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

b.              pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

c.              penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

d.              pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

e.              pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

f.               pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan

g.              pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki 8 (delapan) unit eselon II pada Kantor Pusat yang terdiri atas:

1.      Sekretariat Ditjen

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan strategis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

2.      Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara

Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, dan piutang negara.

3.      Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan

Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara dipisahkan.

4.      Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, dan piutang negara.

5.      Direktorat Penilaian

Direktorat Penilaian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penilaian.

6.      Direktorat Lelang

Direktorat Lelang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lelang.

7.      Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat

Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hukum dan hubungan masyarakat.

8.      Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi

Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi dan sistem informasi.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki unit instansi vertikal yang terdiri atas:

1.      Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

2.      Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara

Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

3.      Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.