|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 102/PMK.06/2017
|
Tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2017
|
Tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara |
Lihat Detail
|
|
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 207/KN/2017
|
Tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengurusan Piutang Negara |
Lihat Detail
|
|
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 96/KN/2017
|
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 157/KN/2013 tentang Pembakuan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
Lihat Detail
|
|
PMK Nomor 240/PMK.06/2016
|
Pengurusan Piutang Negara |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2016
|
Penilaian Barang Sitaan Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang |
Lihat Detail
|
|
PMK Nomor 21/PMK.06/2016
|
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara |
Lihat Detail
|
|
PMK Nomor 99/PMK.06/2015
|
Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
Lihat Detail
|
|
PMK Nomor 185/PMK.06/2014
|
Penilaian Barang Jaminan Dan/Atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
Lihat Detail
|
|
Surat Edaran Nomor SE-5/KN/2013
|
Pengurusan Piutang Negara Penyerahan BUMN Perbankan yang Kemudian Dialihkan kepada BPPN Karena Program Rekapitalilasi Perbankan Nasional Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstistusi atas Perkara Nomor &&/PUU-IX/2011 |
Lihat Detail
|
