|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2020
|
Panduan Pemberian Layanan Pengurusan Piutang Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dalam Status Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019
|
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019
|
Tata Cara Pengajuan Usulan Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2018
|
Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018
|
Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
Lihat Detail
|
|
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 666/KMK.01/2018
|
Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Di Lingkungan DJKN |
Lihat Detail
|
|
Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-3/KN/2018
|
Pengendalian Gratifikasi Terkait Perjalanan Dinas, Honorarium Narasumber, dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Berasal Dari Pihak Lain Di Luar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
Lihat Detail
|
|
Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2018 dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-1/KN/2018
|
Mekanisme Rekonsiliasi dan Pelaporan Piutang Negara yang Telah Diserahkan Pengurusannya Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Panitia Urusan Piutang Negara |
Lihat Detail
|
|
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 174/KN/2018
|
Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengurusan Piutang Negara |
Lihat Detail
|
|
Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-12/KN/2017
|
Tata Cara Penyampaian dan Persyaratan Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan/atau Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Yang Bersifat Mengatur |
Lihat Detail
|
