|
Surat Edaran Nomor SE-1/KN/2021
|
Pengurusan Piutang Penyerahan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021
|
Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021 |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020
|
Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 8/KN/2020
|
Prosedur Kerja dan Bentuk Surat yang Digunakan dalam Penelitian dan Penyampaian Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah |
Lihat Detail
|
|
SE-1/KN/2020
|
Program Percepatan Pengurusan Piutang Negara |
Lihat Detail
|
|
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 878/KMK.01/2019
|
Tata Kelola Data Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2020
|
Panduan Pemberian Layanan Pengurusan Piutang Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dalam Status Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019
|
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019
|
Tata Cara Pengajuan Usulan Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2018
|
Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
Lihat Detail
|
