Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.06/2023
|
Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara |
Lihat Detail
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022
|
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara |
Lihat Detail
|
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 182/KM.6/2022
|
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 724/KM.6/2017 Tentang Format Naskah Dinas dan Produk Hukum Panitia Urusan Piutang Negara |
Lihat Detail
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022
|
Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara |
Lihat Detail
|
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 450/KN/2022
|
Prosedur Kerja dan Bentuk Surat yang Digunakan dalam Penelitian dan Penyampaian Penetapan Penghapusan Piutang Negara yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara |
Lihat Detail
|
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022
|
Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara |
Lihat Detail
|
Surat Edaran Nomor SE-2/KN/2022
|
Program Percepatan Pengurusan Piutang Negara |
Lihat Detail
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2022
|
Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2022 |
Lihat Detail
|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2021
|
Tata Cara Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Piutang Negara Pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara |
Lihat Detail
|
Surat Edaran Nomor SE-1/KN/2021
|
Pengurusan Piutang Penyerahan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) |
Lihat Detail
|