| Peraturan | Keterangan | Informasi |
|---|---|---|
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2023 | Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Lelang | Lihat Detail |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2022 | Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia | Lihat Detail |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.06/2022 | Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan 0% (Nol Persen) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan | Lihat Detail |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2022 | Pedoman Administrasi Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang | Lihat Detail |
| Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 310/KN/2019 | Standar Operasional Prosedur Jabatan Fungsional Pelelang | Lihat Detail |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 | Petunjuk Pelaksanaan Lelang | Lihat Detail |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 9/KN/2020 | Pedoman Penatausahaan Kertas Sekuriti Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara | Lihat Detail |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 878/KMK.01/2019 | Tata Kelola Data Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat Detail |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 3/KN/2020 | Panduang Pemberian Layanan Lelang Pada KPKNL Saat Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) | Lihat Detail |
| Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2020 | Panduan Pemberian Layanan Lelang Pada KPKNL Dalam Status Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Lihat Detail |
Hak Cipta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara@2021
Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat - Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lt.12
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta
