|
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 462/KN/2020
|
Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 16/KN/2020 tentang Standar Prosedur Operasi Lambaga Manajemen Aset Negara |
Lihat Detail
|
|
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KM.1/2020
|
Standar Operasional Prosedur Layanan Unggulan Kementerian Keuangan |
Lihat Detail
|
|
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 465/KN/2020
|
Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 107/KN/2012 tentang Standar Prosedur Operasi Direktorat Penilaian |
Lihat Detail
|
|
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 464/KN/2020
|
Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 125/KN/2012 tentang Standar Prosedur Operasi Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi |
Lihat Detail
|
|
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 463/KN/2020
|
Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2014 tentang Standar Prosedur Operasi Kantor Wilayah di Lingkungan DJKN |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021
|
Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021 |
Lihat Detail
|
|
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 89/KN/2021
|
Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
Lihat Detail
|
|
Keputusan DIrektur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 461/KN/2020
|
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasional (Standart Operational Procedures) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 9/KN/2017
|
Pembagian Tugas Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.06/2020
|
Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah |
Lihat Detail
|
