|
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 151/KN/2019
|
Penetapan Integrasi Proses Bisnis Layanan Persetujuan Sewa Barang Milik Negara Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019
|
Pengasuransian Barang Milik Negara |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.06/2019
|
Pejabat Lelang Kelas I |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.06/2019
|
Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019
|
Tata Cara Pengajuan Usulan Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019
|
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara |
Lihat Detail
|
|
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 319/KMK.06/2019
|
Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.06/2019
|
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang |
Lihat Detail
|
|
Surat Edaran Nomor SE-2/KN/2019
|
Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang |
Lihat Detail
|
|
SE-01/KN/2019
|
Halo DJKN sebagai Single Point Of Contact antara Pengguna Layanan Tik dengan Penyedia Layanan TIK pada DJKN |
Lihat Detail
|
