|
Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-8/KN/2017
|
Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Penilaian Kembali Barang Milik Negara |
Lihat Detail
|
|
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 724/KM.6/2017
|
Format Naskah Dinas dan Produk Hukum Panitia Urusan Piutang Negara |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017
|
Risalah Lelang |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2017
|
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara |
Lihat Detail
|
|
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 250/KN/2017
|
Pembagian Kewenangan Penilaian Barang Milik Negara Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017
|
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 110/PMK.06/2017
|
Tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh Menteri Keuangan |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 111/PMK.06/2017
|
Tentang Penilaian Barang Milik Negara |
Lihat Detail
|
|
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 577/KM.6/2017
|
Tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor
Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 102/PMK.06/2017
|
Tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara |
Lihat Detail
|
