Denpasar – Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto menegaskan bahwa Rapar Kerja Nasional (Rakernas) merupakan momentum tahunan bagi DJKN untuk melakukan konsolidasi, meneguhkan komitmen, dan menyatukan gerak langkah dalam melaksanakan tugas…
Jakarta – Menteri Keuangan Chatib Basri memberikan apresiasi atas atas kinerja yang dicapai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sampai dengan triwulan III tahun 2013 saat membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas ) DJKN dengan tema yaitu…
Jember - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur (Kanwil DJKN Jatim) M. Djalalain melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember pada 16 s.d. 17 Oktober 2013. Kunjungan kerja tersebut…
Palembang - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-X/2012 tanggal 25 September 2012 semakin menguatkan posisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di dalam kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga pengelolaan kekayaannya tidak berdasarkan mekanisme…
Masyarakat saat ini sudah melek hukum. Ini terbukti dengan maraknya gugatan dari masyarakat baik gugagan perdata biasa maupun yang mengandung Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Menyikapi hal tersebut perlu adanya pemahaman dan penguasaan peraturan terkait…
Jakarta - Bidang Piutang Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) DKI Jakarta menyelenggarakan "Rekonsiliasi Data Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Penyerahan Dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk " di…
Surakarta - Pelimpahan fungsi dan kewenangan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Direktorat Jenderal Pajak kepada pemerintah daerah (pemda) rupanya menimbulkan permasalahan yang dirasakan cukup berat. Hal ini menjadi bahan diskusi yang cukup…
Banjarmasin - Di ruang rapat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Bajarmasin 2 Oktober 2013, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengadakan kegiatan Focus Discussion Group (FDG) terkait Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan…
Makasar - Permasalahan yang timbul di bidang lelang maupun pengurusan piutang Negara saat ini sangatlah kompleks, untuk itu Pejabat Lelang (PL) dan Juru Sita (JS) dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, berpedoman…
PEKANBARU- Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-XI/2013, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengalami perubahan khususnya terkait pengurusan piutang negara. Adanya kewenangan yang berkurang menimbulkan…