Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006, sebagai bagian dari usaha Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada stakeholder di wilayah Madura. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Pamekasan yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, KPKNL Pamekasan menyelenggarakan fungsi:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Adapun susunan organisasi KPKNL Pamekasan terdiri atas:

1. Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL;   
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara;
3. Seksi Piutang Negara, yang mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
4. Seksi Hukum dan Informasi, yang mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
5. Seksi Kepatuhan Internal, yang mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi vertikal DJKN sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Sesuai dengan susunan organisasi tersebut di atas, jumlah pejabat/pegawai KPKNL Pamekasan saat ini sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Kantor, 5 (lima) orang Kepala Seksi/Subbagian, 3 (tiga) orang Fungsional Penilai Pemerintah, 3 (tiga) orang Fungsional Pelelang, 1 (satu) orang Fungsional Pranata Keuangan APBN, dan 13 (tiga belas) orang Pelaksana. Selain komposisi itu, terdapat beberapa Pejabat/Pegawai yang merangkap sebagai Pejabat Lelang (2 orang), Juru Sita Piutang Negara (5 orang), Penilai (8 orang), dan Pemeriksa Piutang Negara (1 orang). Kepala KPKNL Pamekasan saat ini dijabat oleh Indera Widajanto.

Wilayah kerja KPKNL Pamekasan sendiri meliputi seluruh wilayah Pulau Madura yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Bangkalan. Luas wilayah secara keseluruhan -/+ 5.168 km2 dengan total jumlah penduduk Pulau Madura hampir empat juta jiwa. Jumlah satuan kerja (satker) yang ada sebesar 99 (sembilan puluh sembilan) satker Kementerian Lembaga (K/L) dan 21 (dua puluh satu) satker Tugas Pembantuan (TP). 

KPKNL Pamekasan memiliki visi yang selaras dengan visi DJKN, yaitu “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sedangkan misi KPKNL Pamekasan juga selaras dengan misi DJKN, yaitu (1) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; (4) Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan (5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder, KPKNL Pamekasan memiliki Motto, yaitu "Siap ALAKOH” yang berarti "Siap BEKERJA" dalam bahasa madura. ”ALAKOH” sendiri merupakan singkatan dari kata Akuntabel, Layanan, Amanah, Kesempurnaan, Orisinal, dan Hebat. Dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, motto tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

§  Akuntabel: Seluruh hasil pekerjaan dan pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.

§  Layanan: Bekerja dengan berorientasi pada layanan, memberikan pelayanan yang terbaik bagi stakeholder.

§  Amanah: Menganggap pekerjaan dan pelayanan sebagai amanah dari rakyat.

§  Kesempurnaan: Berusaha mewujudkan tercapainya kesempurnaan dalam setiap hasil pekerjaan.

§  Orisinal: Tidak mengesampingkan budaya dan kearifan lokal dalam bekerja dan memberikan pelayanan.

§  Hebat: Menjadi sebuah tim dan organisasi yang hebat dan berdaya saing.