Alamat   : Gedung Keuangan Negara Biak, Jalan Majapahit Nomor 1 Biak - 98117

Telepon : (0981) 26111

Faksimile : (0981) 2646

Email      : kpknlbiak@kemenkeu.go.id

            Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Biak dibentuk berdasarkan Keppres R.I. Nomor 95 Tahun 2006 yang secara nyata beroperasi pada tanggal 17 Mei 2007. KPKNL Biak merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan RI. KPKNL Biak berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJKN Papua Dan Maluku.

            Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Biak berlokasi di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Kabupaten Biak Numfor adalah Kabupaten kepulauan yang  terletak di atas Teluk Cendrawasih dari daratan Papua yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik di sebelah utara dan timur, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Yapen, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Supiori. Luas wilayah Kabupaten Biak Numfor ± 21.572 Km2 terdiri dari luas daratan 3.130 km2 dan luas lautan 18.442 k2 yang wilayah administrasinya dibentuk oleh kepulauan yang terdiri dari 2 pulau besar yaitu Biak dan Numfor serta lebih dari 42 buah pulau yang sangat kecil yang tergabung dalam 1 Kabupaten, yaitu Biak Numfor.

Sesuai PMK nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Biak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Wilayah kerja KPKNL Biak meliputi 9 kabupaten yaitu :

Dalam memberikan pelayanan kekayaan negara dan lelang, KPKNL Biak mengusung slogan MAMBRI yang merupakan akronim dari Mampu Melayani dan Berintergritas. 

        Sesuai dengan PMK nomor 154/PMK.01/2021 pasal 31, KPKNL Biak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPKNL Biak menyelenggarakan fungsi:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
   
2. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyaJian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi KPKNL.

 KPKNL Biak dipimpin oleh Kepala Kantor (Bapak Awalludin Ikhwan), memiliki komposisi 25 pegawai. Kepala Kantor dibantu oleh 5 Pejabat Pengawas/Eselon 4 dan 4 Pejabat Fungsional terdiri sebagai berikut : 

1. Kepala Subbagian Umum Doddy Kristianto

2. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Mawardi

3. Kepala Seksi Piutang Negara Bambang Sriwiyono

4. Plt. Kepala Seksi Hukum dan Informasi Ashar Hamka

5. Kepala Seksi Kepatuhan Internal Ashar Hamka

6. Penilai Pemerintah Ahli Muda Tomy Jonatan

7. Pelelang Ahli Muda Mukhammad Iqbal Taufiqi

8. Pelelang Ahli Pertama Adrian Noor Prayudha

         9. Penilai Pemerintah Ahli Pertama Yoel Moidy Alfrits Sumendap

Adapun tugas dari masing-masing seksi/subbagian umum, sesuai dengan PMK nomor 154/PMK.01/2021 pasal 33 adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara.
3. Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
4. Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
5. 
   
6. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.  
7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Vertikal DJKN sesuai dengan bidang keahlian dan ketermapilan.