Serang – Tidak mungkin kita selalu dalam posisi yang ideal, selalu ada room for improvement, meskipun mayoritas target tahun 2013 telah berhasil dicapai, selalu ada ruang untuk meningkatkan kinerja, hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan…
Serang - “Verifikasi data bidang tanah yang akan menjadi target program sertifikasi BMN (Barang Milik Negara - red) 2014 pada Kementerian/Lembaga merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan guna menyukseskan program ini”, demikian pemaparan…
Pandeglang – "Meningkatkan Peran Strategis Kanwil DJKN Banten Dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang Akuntabel" merupakan tema Rapat Koordinasi Daerah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Rakorda Kanwil…
Serang – “Sertipikasi BMN (Barang Milik Negara - red) berupa tanah pada Kementerian/Lembaga merupakan kegiatan legalisasi aset pemerintah dalam rangka pengamanan BMN menuju tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik”, demikian…
Serang – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Banten menyelenggarakan sosialisasi dan monitoring progres penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi (SIMAK) di Lingkup TNI/KOREM 064 Serang, pada Rabu 4 Desember 2013…
Serang - Sosialisasi PMK Nomor 106/PMK.06/2013 perubahan atas PMK Nomor 93/PMK.6/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dihadiri oleh perwakilan dari perbankan di Provinsi Banten, yaitu para Pejabat Lelang Kelas I, Pejabat Lelang Kelas II, balai lelang,…
Serang - Dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Bidang Lelang di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Banten serta lebih memperkenalkan tentang pemahaman lelang kepada masyarakat luas di Serang-Banten, Kanwil DJKN…
Serang – Kepuasan layanan unggulan yang diberikan kepada pengguna jasa pada suatu institusi merupakan salah satu alat ukur keberhasilan organisasi bersangkutan dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders. Alat ukur lainnya dilakukan dengan melakukan…
Serang - Pada masa era globalisasi saat ini, tuntutan masyarakat atas informasi publik yang diberikan oleh penyelenggara negara semakin tinggi. Dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), jajaran DJKN dipacu untuk senantiasa…