SEKILAS SEJARAH

Cikal bakal berdirinya KPKNL Batam tidak lepas dari adanya reorganisasi tingkat Eselon I Kementerian Keuangan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, yakni peningkatan status Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN))  menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Untuk menyesuaikan tugas dan fungsi pada kantor operasional, maka Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara (KLN) dilebur menjadi nomenklatur  Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Penyatuan ini dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002 tanggal 2 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Pada tahun 2006 terjadi penataan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan dimana fungsi Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang digabung dengan fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sehingga Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia. Dengan adanya perubahan organisasi tersebut, maka KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hal ini merupakan salah satu hasil Reformasi Birokasi yaitu penyatuan fungsi-fungsi yang sejenis ke dalam satu unit Eselon I.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

Organisasi KPKNL Batam terdiri dari Kepala Kantor sebagai Pimpinan unit eselon III dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan 5 eselon IV yaitu 1 Subbag Umum dan 4 Seksi.

Adapun Susunan organisasi KPKNL Batam sebagai berikut :

1.   Subbag Umum

2.   Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

3.   Seksi Piutang Negara

4.   Seksi Hukum dan Informasi

5.   Seksi Kepatuhan Internal

6.   Kelompok Jabatan Fungsional 

TUSI KPKNL BATAM

KPKNL Batam selain memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang., juga menyelenggarakan fungsi:

1.       inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;

2.       registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

3.       pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;

4.       pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;

5.       pelaksanaan pelayanan penilaian;

6.       pelaksanaan pelayanan lelang;

7.       penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

8.       pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;

9.       verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan

10.   pelaksanaan administrasi KPKNL Batam.