Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Berita Media DJKN
Pantau Kinerja BUMN, Sistem Peringatan Dini "Diaktifkan"
Pantau Kinerja BUMN, Sistem Peringatan Dini "Diaktifkan"

Jakarta - Pemerintah menggunakan sistem peringatan dini atau early warning system untuk memantau kinerja BUMN dari aspek pengelolaan keuangan, agar tidak ada lagi perusahaan yang merugi akibat salah kelola. Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal…

  Rabu, 31 Desember 2014

Cegah Kasus Merpati Terulang, Kemenkeu Siapkan Early Warning System
Cegah Kasus Merpati Terulang, Kemenkeu Siapkan Early Warning System

Untuk menghindari kasus serupa Merpati terulang kembali Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) memiliki sistem peringatan dini atau early warning system bagi perusahaan BUMN, terutama yang berada di bawah Kemenkeu. Sistem tersebut mengukur kesehatan korporasi…

  Senin, 22 Desember 2014

Bersama UlaMM, PNM Dekat dengan Masyarakat
Bersama UlaMM, PNM Dekat dengan Masyarakat

Pekanbaru – Untuk menjawab tingginya kebutuhan pelatihan sektor UMKM dan serta semakin mengenalkan PNM sebagai salah satu lembaga negara yang membangun dan membesarkan pengusaha UMKM, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM melalui cabang…

  Rabu, 05 November 2014

Dahlan Iskan Berpesan Jangan Sampai Aset BUMN Dikuasai Asing
Dahlan Iskan Berpesan Jangan Sampai Aset BUMN Dikuasai Asing

JAKARTA - Mantan Menteri BUMN angkat suara atas terpilihnya Rini Soemarno menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia pun menitipkan beberapa pesan kepada perempuan kelahiran Amerika Serikat itu. Dia…

  Senin, 27 Oktober 2014

Pemerintah Baru tak Perlu Lembaga Pembiayaan Baru
Pemerintah Baru tak Perlu Lembaga Pembiayaan Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat menilai Pemerintah baru tidak memerlukan lembaga pembiayaan baru untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang Pemerintah. Mereka meminta Pemerintah untuk memaksimalkan potensi institusi yang sudah ada. "Kita…

  Senin, 27 Oktober 2014

Ini saran ekonom untuk alokasi subsidi BBM
Ini saran ekonom untuk alokasi subsidi BBM

JAKARTA. Tinggal menunggu waktu kapan pemerintahan baru akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.  Dengan dinaikkannya harga akan ada ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintahan baru untuk bergerak. Kepala Ekonom BII Juniman…

  Senin, 13 Oktober 2014

Jamin Proyek Pembangunan Infrastruktur Daerah
Jamin Proyek Pembangunan Infrastruktur Daerah

SLEMAN – Pemerintah Daerah tak perlu bingung melakukan pembangunan fisik yang me-merlukan dana besar. Pemda juga tak harus mengandalkan hibah dari pemerintah pusat maupun memaksakan kemam-puan keuangan daerah. Kini, proyek-proyek besar bisa dida-nai…

  Senin, 22 September 2014

Besok, Newmont Teken MoU Renegosiasi Kontrak
Besok, Newmont Teken MoU Renegosiasi Kontrak

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R. Sukhyar mengatakan telah menyelesaikan pembahasan enam poin renegosiasi dengan PT Newmont Nusa Tenggara. Rencananya, nota kesepahaman (MoU) renegosiasi…

  Kamis, 04 September 2014

Pemerintah kebut RUU Pengelolaan Kekayaan Negara
Pemerintah kebut RUU Pengelolaan Kekayaan Negara

JAKARTA - Saat ini, pemerintah tengah mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Kekayaan Negara (RUU PKN). Dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan harmonisasi dan finalisasi RUU PKN sebelum disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat.…

  Jum'at, 22 Agustus 2014

Merpati Bakal Diprivatisasi?
Merpati Bakal Diprivatisasi?

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah masih terus mencari cara terbaik untuk menyelamatkan PT Merpati Nusantara Airlines. Utang terakhir maskapai pelat merah itu kini mencapai hampir Rp 7 triliun. Beberapa kali sebelum kondisi terakhir ini, pemerintah…

  Selasa, 05 Agustus 2014

 
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini