Makassar sebagai ibu kota propinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu kota terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sebagai pusat pelayanan di KTI, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis kota Makassar yang sangat strategis dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi kawasan KIT yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain.
Kantor
Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulseltrabar) merupakan
kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 jo. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor
170/PMK.01/2012 tanggal 6 Nopember 2012. Kantor Wilayah DJKN Sulseltrabar berada di Gedung Keuangan Negara II Lantai IV,
Jalan Jend. Urip Sumohardjo Km. 4 Makassar - 90232.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016, Kanwil DJKN Sulseltrabar memiliki tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kanwil DJKN Sulseltrabar melaksanakan fungsi pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara; pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian; pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara; pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara; pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang; pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang; pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang; pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang; pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang; pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.
Secara geografis, wilayah kerja Kanwil DJKN Sulseltrabar meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Kanwil DJKN Sulseltrabar terdiri dari 6 Bagian/Bidang yaitu: Bagian Umum, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Bidang Penilaian, Bidang Piutang Negara, Bidang Lelang, dan Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi. Kanwil DJKN Sulseltrabar memiliki 5 kantor operasional yaitu KPKNL Makassar, KPKNL Parepare, KPKNL Palopo, KPKNL Mamuju, dan KPKNL Kendari. Kanwil DJKN Sulseltrabar selalu berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang, serta layanan pendukung lainnya diberikan berdasarkan Standard Operating Procedures (SOP).
Visi dan Misi
Visi
“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.”
Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan
Barat mempunyai misi:
1.
Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan
efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2.
Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan
hukum.
3.
Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan
investasi pemerintah
4.
Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat
dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5.
Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel.
6.
Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan
kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan
masyarakat.
Tugas dan Fungsi
Tugas
“melaksanakan
koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di
bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.”
Fungsi
Untuk menjalankan
tugas tersebut, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat mempunyai
fungsi:
a. pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
b. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
c.
pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara;
d.
pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan
hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;
e.
pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan
pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik
penanggung hutang atau penjamin hutang;
f.
pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan,
evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
g.
pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara,
penilaian, piutang negara dan lelang;
h.
pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan
pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan
lelang;
i.
pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi
Pejabat Lelang;
j.
pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara,
penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
k. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
l. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.
Wilayah kerja Kanwil DJKN
Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat meliputi:
a. KPKNL Mamuju: Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewal
Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Utara,
dan Kabupaten Mamuju Tengah
b. KPKNL Makassar: Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan), Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Selayar
c. KPKNL Parepare: Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bone, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Sidenreng Rappang
d. KPKNL Palopo: Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Enrekang
e. KPKNL Kendari: Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Wakatobi
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/KMK.01/UP.11/2020 tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat dipimpin oleh Ekka S. Sukadana dan memiliki jumlah pegawai sebanyak 52 (lima puluh dua) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 (enam) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
Struktur
Organisasi pada Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
adalah sebagai berikut:
1. Kepala
Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat: Ekka S. Sukadana.
Menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat pada tanggal 9 Maret 2020. Menempuh pendidikan Strata I Fakultas Ekonomi
di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta Tahun 1986.
Kemudian, melanjutkan pendidikan Strata II Fakultas
Ekomi di
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 2004.
2. Kepala
Bagian Umum: Indera Widajanto.
Menjabat sebagai Kepala Bagian Umum pada tanggal 14 Juni 2019.
Menempuh pendidikan Strata I Fakultas Ekonomi di Universitas Jember, Jember. Kemudian,
melanjutkan pendidikan Strata II Fakultas Ekomi di Universitas Gajah Mada,
Yogyakarta pada tahun 2004.
3.
Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara: Desak Putu Jeny.
Menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan
Kekayaan Negara pada
tanggal 14 Juni 2019. Menempuh pendidikan Strata I Fakultas Hukum di Universitas Udayana, Bali.
Kemudian, melanjutkan pendidikan dan mendapatkan gelar Master
of Finance di The University of Adelaide, Australia pada tahun 2008.
4.
Kepala Bidang Penilaian: Krisdianto.
Menjabat sebagai Kepala Bidang Penilaian pada tanggal 14 Juni 2019.
Menempuh pendidikan Strata I Fakultas Hukum di Universitas Tanjung Pura,
Pontianak pada tahun 2004. Kemudian, melanjutkan pendidikan di universitas dan fakultas yang sama pada tahun 2008 untuk
mengambil gelar Magister Hukum.
5.
Kepala Bidang Piutang Negara: Andi
Sutrisno.
Menjabat sebagai Kepala Bidang Piutang Negara pada tanggal 9 Mei 2018. Menempuh pendidikan Strata I Fakultas Hukum di Universitas Yos Sudarso, Surabaya pada tahun 1996.
6. Kepala Bidang Lelang: I Wayan Subadra.
Menjabat sebagai Kepala Bidang Lelang pada tanggal 14 Juni 2019.
Menempuh pendidikan Strata I Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta pada tahun 1990.
7.
Plt. Kepala Bidang Kepatuhan Internal,
Hukum, dan Informasi: Cahyo Windu Wibowo.
Menjabat sebagai Plt. Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi pada Januari 2020. Menempuh pendidikan Strata I Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 2003.
Disamping itu, Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat juga dibantu oleh Kepala KPKNL Makassar: Rahmat Mahsan, Kepala KPKNL Mamuju: Mahdi, Kepala KPKNL Palopo: Ya'kub, Kepala KPKNL Kendari: Adi Suharna, dan Kepala KPKNL Parepare: Fredy Himarwanto.
Untuk mendapatkan informasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan kepada stakeholder dapat menghubungi nomor telepon (0411) 425245 atau melalui email : kanwildjkn15@kemenkeu.go.id, instagram: @kanwildjkn.sulseltrabar, dan facebook:
Kanwil DJKN Sulseltrabar
Makassar sebagai ibu kota propinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu kota terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sebagai pusat pelayanan di KTI, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis kota Makassar yang sangat strategis dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi kawasan KIT yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain.
Kantor
Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulseltrabar) merupakan
kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 jo. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor
170/PMK.01/2012 tanggal 6 Nopember 2012. Kantor Wilayah DJKN Sulseltrabar berada di Gedung Keuangan Negara II Lantai IV,
Jalan Jend. Urip Sumohardjo Km. 4 Makassar - 90232.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016, Kanwil DJKN Sulseltrabar memiliki tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kanwil DJKN Sulseltrabar melaksanakan fungsi pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara; pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian; pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara; pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara; pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang; pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang; pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang; pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang; pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang; pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.
Secara geografis, wilayah kerja Kanwil DJKN Sulseltrabar meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Kanwil DJKN Sulseltrabar terdiri dari 6 Bagian/Bidang yaitu: Bagian Umum, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Bidang Penilaian, Bidang Piutang Negara, Bidang Lelang, dan Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi. Kanwil DJKN Sulseltrabar memiliki 5 kantor operasional yaitu KPKNL Makassar, KPKNL Parepare, KPKNL Palopo, KPKNL Mamuju, dan KPKNL Kendari. Kanwil DJKN Sulseltrabar selalu berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang, serta layanan pendukung lainnya diberikan berdasarkan Standard Operating Procedures (SOP).
Visi dan Misi
Visi
“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.”
Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan
Barat mempunyai misi:
1.
Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan
efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2.
Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan
hukum.
3.
Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan
investasi pemerintah
4.
Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat
dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5.
Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel.
6.
Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan
kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan
masyarakat.
Tugas dan Fungsi
Tugas
“melaksanakan
koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di
bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.”
Fungsi
Untuk menjalankan
tugas tersebut, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat mempunyai
fungsi:
a. pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
b. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
c.
pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara;
d.
pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan
hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;
e.
pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan
pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik
penanggung hutang atau penjamin hutang;
f.
pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan,
evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
g.
pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara,
penilaian, piutang negara dan lelang;
h.
pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan
pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan
lelang;
i.
pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi
Pejabat Lelang;
j.
pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara,
penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
k. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
l. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.
Wilayah kerja Kanwil DJKN
Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat meliputi:
a. KPKNL Mamuju: Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewal
Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Utara,
dan Kabupaten Mamuju Tengah
b. KPKNL Makassar: Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan), Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Selayar
c. KPKNL Parepare: Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bone, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Sidenreng Rappang
d. KPKNL Palopo: Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Enrekang
e. KPKNL Kendari: Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Wakatobi
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/KMK.01/UP.11/2020 tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat dipimpin oleh Ekka S. Sukadana dan memiliki jumlah pegawai sebanyak 52 (lima puluh dua) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 (enam) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
Struktur
Organisasi pada Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
adalah sebagai berikut:
1. Kepala
Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat: Ekka S. Sukadana.
Menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat pada tanggal 9 Maret 2020. Menempuh pendidikan Strata I Fakultas Ekonomi
di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta Tahun 1986.
Kemudian, melanjutkan pendidikan Strata II Fakultas
Ekomi di
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 2004.
2. Kepala
Bagian Umum: Indera Widajanto.
Menjabat sebagai Kepala Bagian Umum pada tanggal 14 Juni 2019.
Menempuh pendidikan Strata I Fakultas Ekonomi di Universitas Jember, Jember. Kemudian,
melanjutkan pendidikan Strata II Fakultas Ekomi di Universitas Gajah Mada,
Yogyakarta pada tahun 2004.
3.
Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara: Desak Putu Jeny.
Menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan
Kekayaan Negara pada
tanggal 14 Juni 2019. Menempuh pendidikan Strata I Fakultas Hukum di Universitas Udayana, Bali.
Kemudian, melanjutkan pendidikan dan mendapatkan gelar Master
of Finance di The University of Adelaide, Australia pada tahun 2008.
4.
Kepala Bidang Penilaian: Krisdianto.
Menjabat sebagai Kepala Bidang Penilaian pada tanggal 14 Juni 2019.
Menempuh pendidikan Strata I Fakultas Hukum di Universitas Tanjung Pura,
Pontianak pada tahun 2004. Kemudian, melanjutkan pendidikan di universitas dan fakultas yang sama pada tahun 2008 untuk
mengambil gelar Magister Hukum.
5.
Kepala Bidang Piutang Negara: Andi
Sutrisno.
Menjabat sebagai Kepala Bidang Piutang Negara pada tanggal 9 Mei 2018. Menempuh pendidikan Strata I Fakultas Hukum di Universitas Yos Sudarso, Surabaya pada tahun 1996.
6. Kepala Bidang Lelang: I Wayan Subadra.
Menjabat sebagai Kepala Bidang Lelang pada tanggal 14 Juni 2019.
Menempuh pendidikan Strata I Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta pada tahun 1990.
7.
Plt. Kepala Bidang Kepatuhan Internal,
Hukum, dan Informasi: Cahyo Windu Wibowo.
Menjabat sebagai Plt. Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi pada Januari 2020. Menempuh pendidikan Strata I Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 2003.
Disamping itu, Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat juga dibantu oleh Kepala KPKNL Makassar: Rahmat Mahsan, Kepala KPKNL Mamuju: Mahdi, Kepala KPKNL Palopo: Ya'kub, Kepala KPKNL Kendari: Adi Suharna, dan Kepala KPKNL Parepare: Fredy Himarwanto.
Untuk mendapatkan informasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan kepada stakeholder dapat menghubungi nomor telepon (0411) 425245 atau melalui email : kanwildjkn15@kemenkeu.go.id, instagram: @kanwildjkn.sulseltrabar, dan facebook:
Kanwil DJKN Sulseltrabar
