Makassar sebagai ibu kota propinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu kota terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sebagai pusat pelayanan di KTI, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis kota Makassar yang sangat strategis dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi kawasan KTI yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain.

Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulseltrabar) merupakan kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 jo. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 Nopember 2012. Kantor Wilayah DJKN Sulseltrabar berada di Gedung Keuangan Negara II Lantai IV, Jalan Jend. Urip Sumohardjo Km. 4 Makassar - 90232.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016, Kanwil DJKN Sulseltrabar memiliki tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kanwil DJKN Sulseltrabar melaksanakan fungsi pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara; pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian; pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara; pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara; pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang; pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang; pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang; pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang; pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang; pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Secara geografis, wilayah kerja Kanwil DJKN Sulseltrabar meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Kanwil DJKN Sulseltrabar terdiri dari 6 Bagian/Bidang yaitu: Bagian Umum, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Bidang Penilaian, Bidang Piutang Negara, Bidang Lelang, dan Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi. Kanwil DJKN Sulseltrabar memiliki 5 kantor operasional yaitu KPKNL Makassar, KPKNL Parepare, KPKNL Palopo, KPKNL Mamuju, dan KPKNL Kendari. Kanwil DJKN Sulseltrabar selalu berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang, serta layanan pendukung lainnya diberikan berdasarkan Standard Operating Procedures (SOP).

Visi dan Misi

Visi

Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat mempunyai Visi yang sejalan dengan Visi DJKN yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkelanjutan. Visi tersebut sejalan dengan fungsi strategis yang diemban DJKN dalam konteks pengelolaan kekayaan negara, yang didelegasikan kepada Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat.

Kekayaan negara merupakan amanat konstitusi sudah sangat jelas menggariskan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Negara harus hadir untuk memastikan bahwa sumber daya dan kekayaan negara itu dikelola dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat. Disinilah Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat sebagai unit vertikal DJKN berperan menjalankan fungsi strategis sebagai representasi peran negara khususnya di wilayah kerja Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat.

Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, DJKN menetapkan Misi Kementerian Keuangan nomor 4 (mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) dengan upaya:

a.    Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.

b.    Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.

c.    Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.

d.    Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.

e.    Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

f.   Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Tugas dan Fungsi

Tugas

“melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.”

Fungsi

Untuk menjalankan tugas tersebut, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat mempunyai fungsi:

a. pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;

b. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;

c. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara;

d. pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;

e. pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;

f.  pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;

g.  pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;

h. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;

i.  pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang;

j.  pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;

k. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan

l.  pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Wilayah kerja Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat meliputi:

a.   KPKNL Mamuju: Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewal Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kabupaten Mamuju Tengah

b.   KPKNL Makassar: Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan), Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Selayar 

c.    KPKNL Parepare: Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bone, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Sidenreng Rappang

d.   KPKNL Palopo: Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Enrekang 

e.   KPKNL Kendari: Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Wakatobi

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/KMK.01/UP.11/2020 tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat dipimpin oleh Ekka S. Sukadana dan memiliki jumlah pegawai sebanyak 55 (lima puluh lima) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 (enam) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Struktur Organisasi pada Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat adalah sebagai berikut:

1.   Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat: Ekka S. Sukadana.

2.   Kepala Bagian Umum: Ircham.

3.   Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara: Misail Palagia.

4.   Kepala Bidang Penilaian: Taufiq Istianto.

5.   Kepala Bidang Piutang Negara: Agung Budi Setijadji.

6.   Kepala Bidang Lelang: Chairiah.

7.   Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi: Sudirman.

Disamping Kepala Bidang/Bagian, Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat juga dibantu oleh Kepala KPKNL Makassar yaitu Harmaji, Kepala KPKNL Mamuju Mahdi, Kepala KPKNL Palopo Ya'kub, Kepala KPKNL Kendari Adi Suharna, dan Kepala KPKNL Parepare Fredy Himarwanto.

Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat terus berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh stakeholders dengan selalu memperhatikan nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan serta berpegang teguh kepada kode etik pegawai.

Untuk mendapatkan informasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan kepada stakeholder dapat menghubungi nomor telepon (0411) 425245 atau melalui email : kanwildjkn15@kemenkeu.go.id, instagram: @kanwildjkn.sulseltrabar, dan facebook: Kanwil DJKN Sulseltrabar