jabat Eselon III di lingkungan Kanwil DJKN Sulseltrabar yang berganti adalah Kepala Bidang Piutang Negara Ya’kub digantikan oleh Andi Sutrisno dan Kepala Bidang Penilaian Muhammad Anshary digantikan Ya’kub. Muhammad Anshary menjabat sebagai Ke

Direktorat Hukum dan Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melakukan Sosialisasi Hukum dan Kehumasan di Makassar pada 7-9 Mei 2018. Kegiatan ini merupakan rangkaian Sosialisasi Hukum dan Kehumasan 2018.

pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 940 Tahun 2017 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dinyatakan bahwa penyelesaian ABMA/T agar diselesaikan lebih optimal, tertib, terarah, akuntabel, tuntas dan menyeluruh serta lebih mewujudkan kepasti

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 390/KN/2017 Tentang Pemberian Izin Pindah Wilayah Jabatan Pejabat Lelang Kelas II Atas Nama Ahmad Saleh S.H.,M.H, M.Kn.

Kombes Pol. Andi Indra Jaya, S.H dilantik sebagai Anggota PUPN Cabang Sulawesi Selatan dari unsur Kepolisian dan H. Lutfie, S.H dilantik sebagai Anggota PUPN Cabang Sulawesi Selatan dari unsur Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bagus adalah IKU yang menantang. Jika ada target IKU tidak tercapai, harus dapat dijelaskan dan dipertangungjawabkan

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) merupakan komunikasi formal antara pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di unit kerjanya untuk mendiskusikan pencapaian strategis, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktu

Revaluasi atau Penilaian Kembali BMN tahun 2018 akan dilakukan pada BMN berupa tanah, bangunan, dan jalan, irigasi, serta bangunan air. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh nilai aset tetap yang terkini. Ke depannya, nilai ini akan dicantumkan pada Lap

Sertipikasi merupakan bagian dari penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) untuk mewujudkan 3T terhadap BMN yaitu tertib fisik, tertib administrasi dan tertib hukum.