Makassar – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) resmi menyandang predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2025. Predikat ini diumumkan dalam acara SAKIP dan ZI Award 2025 yang digelar Kementerian PANRB di Jakarta, Rabu (11/2) dan disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian PANRB.

Menanggapi capaian tersebut, Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Wibawa Pram Sihombing, menegaskan bahwa keberhasilan meraih level tertinggi dalam Zona Integritas ini bukanlah sekadar hasil kerja keras internal semata, melainkan manifestasi dari dukungan penuh para pemangku kepentingan (stakeholders).

Wibawa Pram menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pengguna layanan di wilayah kerja Sulseltrabar. Menurutnya, predikat WBBM ini merupakan bukti sinergi yang kuat antara penyelenggara layanan dan masyarakat.

"Kami menyadari bahwa pencapaian WBBM ini bukan semata karena upaya internal Kanwil DJKN Sulseltrabar. Ini adalah hasil dari dukungan luar biasa para mitra dan pengguna layanan kami. Tanpa kepercayaan dan kolaborasi dari mereka, predikat ini tidak akan mungkin tercapai," kata Wibawa Pram sesaat setelah menyaksikan perhelatan pemberian penghargaan ini secara daring bersama jajarannya.

Keberhasilan ini juga dipandang sebagai langkah nyata Kanwil DJKN Sulseltrabar dalam mengimplementasikan arahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai Reformasi Birokrasi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menekankan bahwa birokrasi harus bertransformasi menjadi mesin penggerak yang efisien, berorientasi pada hasil (outcome), dan benar-benar melayani rakyat.

Wibawa menjelaskan bahwa semangat WBBM sejalan dengan visi menuju Indonesia Emas 2045, di mana birokrasi dituntut untuk memangkas prosedur yang menghambat dan memastikan setiap rupiah aset negara dikelola dengan integritas tinggi demi kemakmuran rakyat.

Bagi Kanwil DJKN Sulseltrabar, predikat WBBM bukanlah garis finis, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Fokus utama ke depan adalah memastikan bahwa dampak dari setiap layanan, baik di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, maupun lelang, dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"Predikat ini bukan sekadar mendapatkan 'kertas' penghargaan, tetapi bagaimana pengguna layanan merasakan perubahan nyata. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan memberikan nilai tambah bagi publik," tegasnya.

Guna menjaga konsistensi integritas, Wibawa Pram secara terbuka meminta masyarakat dan para pengguna layanan untuk tidak segan memberikan masukan, kritik, maupun pengawasan terhadap kinerja jajarannya.

"Kami memohon kepada masyarakat untuk terus mengawasi kami. Jika ada pelayanan yang belum memenuhi ekspektasi atau ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan integritas, mohon sampaikan kritik dan masukan. Hal itu sangat kami butuhkan agar kami bisa segera melakukan perbaikan demi pelayanan yang lebih baik lagi," pungkasnya.