Bandung – Direktur  Piutang Negara Kekayaan Negara Lain-Lain (PNKNL), Direktur Penilaian, perwakilan dari Direktorat Lelang, para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan DJKN, Perwakilan SKK Migas, KKKS dan PKP2B  hadir memenuhi undangan Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan BMN eks Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) (17/2) di Auditorium Sekretariat Badan Geologi ESDM. Kegiatan ini menghadirkan Staf Ahli Menteri Bidang Investasi dan Produksi, Kepala Pusat Pengelolaan BMN, Perwakilan Ditjen Mineral dan Batubara dan Kepala Bidang Pemindahtanganan Penghapusan Dan Pemanfaatan BMN.

Ketua Panitia Freddy Efiliansyah menyampaikan latar belakang diadakannya FGD ini. “Hasil gagasan dan kerjasama antara Direktur PNKNL dengan Kepala Pusat Pengelolaan BMN Kementerian ESDM untuk meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan BMN eks KKKS dan PKP2B adalah latar belakang diselenggarakan acara ini,” Tutur Freddy. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam FGD ini adalah meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi dalam pengelolaan BMN eks KKKS dan PKP2B, percepatan penyelesaian pending matter khususnya pada proses pemindahtanganan dan penghapusan BMN dan, forum silaturahmi, kerjasama dan kemitraan antara Kemenkeu, Kemen ESDM dan Stake Holder yang hadir, Freddy menambahkan.

Direktur PNKNL Purnama Sianturi berkesempatan memberikan sambutan sebelum acara FGD dibuka. Dalam paparannya, Wanita yang terlihat lugas dan tegas ini menilai kegiatan ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi seluruh peserta. “Kita semua adalah mitra bahkan tim dalam pengelolaan tata kelola aset-aset KKKS dan PKP2B sehingga kesempatan ini menjadikan kita dapat duduk bersama, saling mengenal, dan bersilaturahmi. Hal ini akan berguna dikemudian hari ketika kita saling beriteraksi dalam proses tata kelola aset KKKS dan PKP2B dalam rangka inventarisasi penilaian terkait respon terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun inventarisasi penilaian dalam rangka memastikan pencatatan aset  KKKS dan PKP2B,” ujar Purnama. "Semoga dengan pertemuan ini akan bermanfaat bagi kita semua dalam memperoleh kesamaan pemahaman dan bersinergi dengan baik dalam pengelolaan aset-aset KKKS dan PKP2B", pungkasnya.

Sebelumnya, FGD dibuka oleh Staf Ahli Menteri Bidang Investasi dan Produksi Kementerian ESDM, Agus Budi Wahyono. Sebelum membuka FGD, Agus mengupas singkat sejarah terbentuknya KKKS dan PKP2B. Tidak luput dari sorotan Agus, secara lugas Agus memberikan gambaran tentang penurunan potensi penerimaan Negara yang bersumber dari sumber daya alam dan minyak di Indonesia. Perekonomian dunia yang menurun juga berdampak pada perekonomian Indonesia khususnya. Untuk itu Agus mengajak untuk tetap menjaga penerimaan Negara yang bersumber dari penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam paparannya pula, Agus menyampaikan proses perampingan perijinan pada Kementerian ESDM dalam upaya meningkatkan penerimaan Negara yang dikelola oleh Kementeriannya sangat membantu meningkatkan investasi maupun penerimaan Negara. Dikaitkan dengan penerimaan Negara yang bersumber dari penghapusan aset-aset eks KKKS dan PKP2B, “Proses penghapusan aset-aset tersebut dapat dipercepat guna percepatan penerimaan Negara juga tentunya,” harap Agus. Pada akhir penjelasannya Agus mengetuk seluruh Stake Holder yang hadir pada pertemuan FGD sepaham untuk bersama-sama menyelesaikan proses ini lebih cepat dengan tidak mengabaikan azaz-azaz dan ketentuan yang berlaku tentunya. Ketukan palu Agus menandakan acara FGD Pengelolaan BMN eks KKKS dan PKP2B dibuka yang disambut dengan riuh tepuk tangan seluruh peserta acara.

FGD kali ini beragendakan paparan-paparan terkait proses pengelolaan BMN eks KKKS dan PKP2B serta diskusi. Dari DJKN Direktur PNKNL berkesempatan memberikan paparan pertama. Dalam paparannya Purnama menggarisbawahi harapan yang disampaikan Staf Ahli Menteri Bidang Investasi dan Produksi Kementerian ESDM terkait percepatan pengelolaan BMN. Menanggapi harapan tersebut Purnama menjelaskan satu proses penghapusan BMN eks KKKS. “Begitu banyak pihak yang terlibat dalam proses penghapusan BMN eks KKKS saat ini dimulai dari usulan KKKS, SKK Migas, Kementerian ESDM, Dir. PNKNL dan Dir. Penilaian,” Purnama mencontohkan. Untuk itu Purnama mengajak semua unit terkait untuk mulai berfikir dan memiliki rasa kepedulian agar waktu yang ditempuh untuk proses tersebut bisa berkurang. “Harapan percepatan proses penghapusan merupakan satu kerinduan dari semua pihak yang menginginkan proses ini  dapat berjalan cepat,” tutur Purnama. Kerinduan tersebut dapai dicapai tentu dengan kita duduk bersama yang pada akhirnya dapat melihat apa saja yang dapat dilakukan dan bersinergi untuk melakukan percepatan, Purnama menambahkan.

Paparan dari DJKN selanjutnya disampaikan oleh Direktur Penilaian Meirizal Nur dan Direktorat Lelang yang diwakili oleh Kasubdit Bina Profesi dan Jasa Lelang Nunung Eko Laksito yang secara bergantian mengupas materi Penilaian dan Lelang BMN eks KKKS dan PKP2B. Sedangkan dari Kementerian ESDM paparan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengelolaan BMN, Direktorat Jenderal Minerba dan Biro Hukum KESDM. Setelah para Narasumber selesai memaparkan materi masing-masing dilanjutkan dengan tanya jawab yang disambut dengan antusias oleh seluruh peserta dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Kegiatan tersebut ditutup dengan ramah tamah seluruh peserta. (Penulis/Foto-KihiJabar)