Jakarta – Koordinasi menjadi kata kunci dalam penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho saat membuka sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK)  Nomor 209/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah, serta PMK Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan BUN (Bendahara Umum Negara-red), Selasa (2/2) lalu.

Sonny mengatakan bahwa sejak 2015 Pemerintah sudah mulai menerapkan akuntansi pemerintah berbasis akrual dan meninggalkan penerapan akuntansi berbasih kas. “Salah satu penyesuaian yang dilakukan pemerintah adalah terkait penyesuaian regulasi yang mengatur sistem dan standar akuntansi pemerintah,” tambahnya.

DJKN selaku unit yang melaksanakan akuntansi dan pelaporan investasi pemerintah bertugas untuk mengonsolidasi laporan keuangan tingkat Kuasa Pengguna Anggaran Investasi Pemerintah.

“Laporan Keuangan Investasi Pemerintah atau Laporan Keuangan BA 999.03 masih mempunyai agenda besar yang masih harus dicapai, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP-red) pada LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat-red) dan LK BUN (Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara-red),” ungkap Sonny. Lebih lanjut Sonny berharap opini WTP untuk laporan keuangan investasi pemerintah bisa dicapai pada penyusunan laporan tahun 2015 ini.

Sonny berharap pada Aparat Pengawasan Inrtern Pemerintah (APIP) dari Kementerian Keuangan dan APIP pada Kementerian/Lembaga terkait, agar selalu bekerjasama dan mendampingi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan pelaksanaan pemeriksaan BPK RI. “Proses review yang dilakukan APIP, mampu memberikan mitigasi yang baik terhadap potensi risiko,” jelasnya.

Per 31 Desember 2014 LKPP mencatat nilai aset pemerintah sebesar Rp3.910 triliun, dimana sebesar 34% nya atau Rp1.342 triliun bersumber dari aset yang dilaporkan pada Laporan Keuangan BA 999.03. (Penulis/fotografer: uun)