Pekalongan – Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto meresmikan gedung dua Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)  di lingkungan Kantor Wilayah IX DJKN Semarang yakni KPKNL Pekalongan dan KPKNL Tegal pada 28 Februari 2012 di Pekalongan.

Peresmian yang diadakan di KPKNL Pekalongan tersebut, dihadiri oleh Walikota Pekalongan M. Basyir Achmad, Sekretaris DJKN Agus Rijanto Sedjati, Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan Nuning SR Wulandari, Kepala kanwil DJKN Semarang Suhadi, para kepala KPKNL di lingkungan Kanwil Semarang, Kapolres Kota Pekalongan, serta stakeholder KPKNL Pekalongan.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Pekalongan menyampaikan bahwa saat ini Pekalongan membutuhkan peran dan kerja sama KPKNL terutama dalam hal pengurusan piutang negara dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) karena selama ini opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum dapat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kota Pekalongan. “Kita sudah 3 tahun WDP (Wajar Dengan Pengecualian-red) namun, walaupun usaha kita sampai babak belur belum juga dapat WTP. Semua karena pengelolaan aset yang belum tertata dengan baik,” ujarnya.

Selain pengelolaan aset, Basyir Achmad mengatakan ke depan kota Pekalongan sangat membutuhkan KPKNL terkait penilaian BMD untuk keperluan ruislag dengan pihak ketiga. Ia juga berharap agar kerjasama antara Pemkot Pekalongan dan KPKNL Pekalongan dapat terus berjalan beriringan, sehingga tugas-tugas negara dapat diselesaikan dengan baik dengan prinsip good governance. “Sholat itu kalo sendiri pahalanya satu, tapi kalo berjamaah pahalanya 27,” pungkasnya mengumpamakan kerjasama antar dua instansi tersebut. 

Sebelumnya, Kakanwil IX DJKN Semarang Suhadi melaporkan kondisi dua kantor vertikal di bawahnya yang diresmikan, meliputi luas tanah dan bangunan, jumlah SDM, layanan unggulan/quick win yang diberikan, sekilas pengguna jasa serta kondisi-kondisi yang terkait dengan kedua KPKNL tersebut. Selain itu, juga disampaikan testimoni oleh Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kota Pekalongan yang mewakili pengguna jasa di bidang pengurusan piutang dan lelang dan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pekalongan yang mewakili pengguna jasa terkait bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto menyampaikan bahwa sebagian dari reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, DJKN merupakan penajaman tugas dan fungsi Kemenkeu di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Dengan dibentuknya DJKN, ia berharap agar tata kelola di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang menjadi lebih baik, handal dan transparan. “Tuntutan masyarakat yang begitu tinggi terhadap pelayanan publik adalah salah satu alasan penting pembangunan gedung KPKNL ini,” tandasnya.

Alumnus Master of Law Harvard University Law School, USA tahun 1993 ini mengharapkan kepada seluruh jajaran KPKNL Pekalongan dan Tegal agar selalu mengemban amanah dalam memanfaatkan dan menjaga aset pemerintah dengan sebaik-baiknya dan selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan Standart Operating Procedure (SOP) quick win dengan sungguh-sungguh dan konsisten. “Jika hal tersebut diterapkan, bukan mustahil pelayanan prima akan terwujud dari kedua KPKNL ini,” tegas pria yang hobi bermain bulu tangkis ini.

Orang nomor satu di DJKN ini juga menyampaikan bahwa sesuai hasil survey integritas sektor publik di Indonesia yang dilakukan secara rutin setiap tahun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tahun 2011, KPKNL menduduki urutan ketiga dengan skor 7,51 dari 15 jenis layanan yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga pemerintah non kementerian instansi vertikal, dan pemerintah daerah. “Hasil ini tentunnya menggembirakan bagi kita semua. Terus bersaing dan menjadi yang terbaik guna memenuhi ekspektasi para pengguna jasa,” pintanya.

Terakhir, Dirjen Kekayaan Negara yang telah menjabat sejak 1 November 2006 ini berpesan kepada seluruh jajaran dua KPKNL tersebut untuk selalu menjaga dan memelihara gedung ini dengan sebaik-baiknya dan menjadi contoh teladan sebagai pengelola BMN yang baik. “Saya harap KPKNL Pekalongan dan KPKNL Tegal dapat berprestasi lebih baik sebagaimana  KPKNL-KPKNL lainnya yang telah lebih dulu menorehkan tinta emas pada ajang lomba kantor percontohan, baik di tingkat Kemenkeu maupun tingkat nasional,” pungkasnya mengakhiri arahan.(bend-humas)