Surabaya - Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil X DJKN) Surabaya pada tanggal 14 s.d. 16 Mei 2012 bertempat di Royal Orchids Garden Hotel Batu menyelenggarakan agenda rutin tahunan, yaitu Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kanwil X DJKN Surabaya. Rakorda yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil X DJKN Surabaya tersebut diikuti oleh seluruh kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan kepala bidang/kepala bagian umum, beberapa kepala seksi, dan pegawai di lingkungan Kanwil X DJKN Surabaya.

Kepala Kanwil X DJKN Surabaya Dr. Lalu Hendri Yujana, S.E., AK., M.M. membuka pelaksanaan Rakorda tersebut dan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing bidang dan KPKNL, pembentukan komisi-komisi untuk pembahasan yang lebih mendalam, penyampaian hasil Rakorda oleh kepala bagian umum, dan penutupan di hari terakhir oleh Kakanwil X DJKN Surabaya. Dalam sambutannya, Kakanwil menekankan agar Rakorda tersebut dikemas secara khusus dan diharapkan muncul ide-ide dan pandangan brilian, unik, dan out of the box yang dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan organisasi. “Rakorda ini merupakan agenda rutin di semua Kanwil DJKN. Saya ingin Rakorda kali ini berbeda dengan sebelumnya. Semua peserta harus serius dan tuntas dalam mengikuti acara ini agar mampu meng-eksplore ide-ide cemerlang,” pungkasnya.

Dalam Rakorda yang bertemakan “Melalui Nilai-Nilai Kementerian Keuangan Kita Tingkatkan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Penyelesaian Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang“, Kakanwil menghimbau agar setiap pegawai di lingkungan Kanwil X DJKN Surabaya mengerti, memahami, menghayati, dan mengamalkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sehingga benar-benar hidup di sekitar kita. Beberapa agenda utama yang disampaikan oleh Kakanwil dalam Rakorda tersebut antara lain sebagai berikut:

1.      Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), visi baru Kementerian Keuangan, dan tantangan naik kelas.

2.      Kondisi yang kita hadapi sebelum dan sesudah transformasi.

3.      Peran strategis Kementerian Keuangan dan isu-isu strategis.

4.      Transformasi organisasi dan kultural di Kementerian Keuangan.

5.      Peran strategis pegawai DJKN di era perubahan dan arahan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada berbagai kesempatan.

6.      Highlights: Garis-Garis Besar Arahan Kakanwil X Fokus Perhatian Rakorda.

Ditegaskan oleh Kakanwil bahwa sinergi harus semakin ditingkatkan melalui koordinasi yang baik dan sailo-sailo antarunit dihilangkan. Setiap pegawai harus mengetahui dinamika, baik dinamika eksternal maupun dinamika internal. Dinamika internal yang terjadi sebelum dan sesudah transformasi antara lain sasaran pembangunan (for growth, for jobs, for foor, dan for environment), pertumbuhan ekonomi yang harus dipertahankan pada level tertentu, postur dan volume APBN terus meningkat, dana perimbangan yang terus tinggi sementara pengendaliannya belum memadai, penyerapan anggaran masih rendah, kondisi  APBN (compulsary = ± 85%, discretionary = ± 15%), kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan berbagai spektrum, keterbukaan informasi publik, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) masih Wajar dengan Pengecualian (WDP), total aset Kementerian/Lembaga (K/L) ± 1.450 triliun (2011), total aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ± 1.800 triliun (2011), dan sebagainya.

Sedangkan dinamika internal yang terjadi meliputi masih adanya sailo-sailo (sinergi interunit dan antarunit, antarbidang/seksi belum terwujud), semula values setiap unit berbeda-beda, regulasi internal masih perlu ditata, IT stand alone, business process harus ditata ulang. Demikian pula dengan strategi organisasi, Standard Operational Procedure (SOP) disempurnakan dengan penerapan kaidah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memuaskan dan memperhatikan prinsip cost effectiveness, jumlah pegawai cukup besar dengan kompetensi dan disiplin yang masih harus didorong juga produktivitasnya, penataan organisasi (Research Base Policy, pemisahan penyusun kebijakan dan eksekutor, refungsionalisasi, kaya struktur, miskin fungsi, dan seterusnya), dan lain-lain. Terkait dengan destination statatement Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang ingin diwujudkan di tahun 2014, Kakanwil menyampaikan beberapa langkah yang perlu diambil dan tantangan yang akan dihadapi ke depannya. “Mulai hari ini semua pejabat dan pegawai harus mengetahui Destination Statement yang terkait dengan DJKN dan secara bersama-sama dengan semangat integritas dan sinergi mewujudkannya. Destination Statement yang terkait dengan DJKN antara lain outstanding piutang negara harus zero, tanah negara yang telah bersertifikat tidak kurang dari 20%, dan semua BMN hilang/rusak di lingkungan Kementerian Keuangan harus tuntas penyelesaiannya,” pesannya.

Highlight yang merupakan garis-garis besar arahan Kakanwil X DJKN Surabaya difokuskan pada pembahasan isu-isu strategis terkait piutang negara, lelang, penilaian, pengelolaan kekayaan negara dan Barang Milik Daerah (BMD). Pembahasan tersebut dilakukan dengan pemaparan yang disampaikan oleh masing-masing komisi yang telah dibentuk sebelumnya, yang selanjutnya akan menerima umpan balik (feedback) dari semua peserta sehingga akan dihasilkan banyak ide dan masukkan terkait isu-isu strategis tersebut.

Menjelang penutupan acara di hari ketiga, Kepala Bagian Umum Kanwil X DJKN Surabaya, Heyang Muhanan Kahuripi, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Rakorda menyampaikan executive summary hasil pembahasan dalam Rakorda. Dia menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut dibahas mengenai action plan, kendala-kendala, dan isu-isu strategis per bagian/bidang. Pembahasan masalah isu strategis bertujuan untuk memahami permasalahan di lapangan terkait bidang tugas yang ada, juga untuk mencari solusi serta masukan-masukan guna perbaikan organisasi ke depannya. “Kami selaku ketua panitia penyelenggara berterima kasih kepada semua pihak terkait terutama tim sekretariat yang telah mendukung sehingga pelaksanaan Rakorda ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Semoga apa yang telah diperoleh dan dihasilkan dapat menunjang kinerja kantor.”

Di penghujung acara tersebut, sebelum secara resmi menutup Rakorda Kakanwil menegaskan bahwa hasil Rakorda yang baru saja disampaikan oleh ketua panitia merupakan komitmen bersama yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan sepenuh hati dan tentu saja harus diselaraskan dengan Nilai-Nilai Inti Kementerian Keuangan agar bisa berkontribusi secara nyata bagi kemajuan organisasi. Dia juga berpesan agar dalam setiap pembuatan kebijakan dan keputusan harus didasarkan pada hasil riset (research base policy) di lapangan. Selanjutnya dia menyerahkan notulen hasil Rakorda ke semua kepala KPKNL dan kepala bidang. (Kanwil X DJKN Surabaya)