Jakarta - Pada hari Kamis (31/5) bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengadakan Sosialisasi dan Pembekalan Persiapan Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara (IP BMN) Eks Pertamina yang dihadiri oleh Direktur Penilaian DJKN, perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perwakilan dari PT Pertamina (Persero), perwakilan dari PT Pertamina EP, serta perwakilan dari 13 Kantor Wilayah DJKN dan beberapa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang terdapat aset eks Pertamina.

Acara dibuka oleh Direktur KND, Arief Baharuddin. Dalam sambutannya Direktur KND menyampaikan bahwa salah satu upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003. Terkait dengan LK BUN tahun 2011, Direktur KND menyampaikan bahwa berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat aset eks Pertamina sebesar Rp 16.452.698.760.000,00 yang belum dilakukan penilaian. “Guna menindaklanjuti audit BPK ini, maka pada tahun 2012 ini pemerintah terutama Kementerian Keuangan cq. DJKN telah merencanakan kegiatan inventarisasi dan penilaian (IP) atas aset eks Pertamina”, tambahnya. Lebih lanjut Direktur KND menambahkan,  “Dengan dilaksanakannya IP atas aset eks Pertamina, diharapkan tercapainya suatu pengelolaan kekayaan negara yang Good Governance serta dapat menyajikan LKPP yang akuntabel”.

Setelah sambutan dari Direktur KND, acara dilanjutkan dengan pemaparan teknis IP BMN oleh Tio Serepina Siahaan. Kepala Subdirektorat (Kasubdit) KND III tersebut mengatakan bahwa pelaksanaan IP BMN merupakan program besar yang merupakan instruksi langsung Menteri Keuangan. “Pelaksanaan IP BMN ini sangat berat karena melibatkan banyak pihak dengan waktu yang cukup singkat,” papar Tio. Kasubdit KND III tersebut berharap segala permasalahan segera dilaporkan kepada kantor pusat. I. B. Aditya Jayaantara selaku Direktur Penilaian juga ikut serta memberikan paparan mengenai buletin teknis penilaian aset eks Pertamina ini.

Setelah pemaparan, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Antusiasme para peserta terhadap sosialisasi ini cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan dan tanggapan yang diajukan oleh para peserta seputar persiapan melakukan IP BMN eks Pertamina tersebut. (Octa-Dimas-Humas DJKN)