Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memberikan penghargaan Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II berprestasi 2013 (14/10). Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto membuka acara di Gedung Dhanapala, Jakarta. Dalam sambutannya Hadiyanto menyampaikan Kebijakan Lelang bagi  Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II terus akan diperbaiki, mengingat perkembangan lelang dan profesi lelang dari waktu ke waktu terus meningkat baik dari jumlah, volume, frekuensi.

Begitu pula dengan kapasitas para Pejabat Lelang Kelas II yang juga meningkat dari waktu ke waktu. “Yang penting dalam satu profesi itu ada success story, ada kesempatan dimana kita bisa menunjukan bahwa profesi Pejabat Lelang kelas II maupun Balai Lelang memberikan peran yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan profesi lelang maupun perkembangan lelang dimasa-masa yang akan datang”, ujar Hadiyanto.

Tidak hanya melihat jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dihasilkan, namun DJKN juga fokus untuk menggerakkan minat masyarakat untuk bertransaksi melalui lelang. Seperti moto lelang, sales mean auction, transaksi jual beli yang paling ideal adalah melalui lelang karena harga yang terbentuk menggambarkan keadaan nyata. Proses lelang yang dilaksanakan dengan baik, transparan, dan akuntabel akan menghasilkan harga yang tinggi, bea lelang yang juga tinggi, dan dapat menumbuhkan kredibilitas dari profesi lelang yang tidak tercemar oleh praktik yang negatif.

Secara statistik saat ini terdapat 153 orang Pejabat Lelang Kelas II di seluruh Indonesia yang tersebar di 35 daerah dengan frekuensi lelang 1.152 kali atau setara dengan empat transaksi lelang per hari, dengan bea lelang sebesar  17,9 milyar Rupiah, dengan pokok lelang 3,9 triliun Rupiah.

Frekuensi lelang yang dilaksanakan oleh pejabat Lelang Kelas II baik pemohon dari Balai Lelang maupun masyarakat umum sejumlah 397 dengan pokok lelang sebesar 1,8 triliun. Dengan hasil sebesar itu, Balai Lelang bisa melakukan evaluasi atau profiling jenis lelang sukarela apa saja yang mulai lebih diminati oleh masyarakat. Diharapkan Balai Lelang mampu menjadi agen perubahan (change agent) khususnya yang  berkaitan dengan compliens terhadap peraturan perundang-undangan.

Data Lelang tahun 2013 menunjukkan bahwa Balai Lelang mampu menghasilkan frekuensi lelang sebanyak 1.239 kali, dengan bea lelang sebesar 9,8 miliar Rupiah dan pokok lelang sebesar 4 triliun Rupiah baik melalui pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I maupun melalui Pejabat Lelang Kelas II. Sedangkan untuk tahun 2014 terdapat 250 kali pelaksanaan lelang dengan bea lelang sebesar 9,7 miliar Rupiah dan totasl poko lelang mencapai 1,9 triliun Rupiah. 

“Jadi memang statistik ini menunjukan adanya peningkatan walaupun memang belum sebesar di tahun 2013, kalau tahun 2014 mencapai 40 %, tahun 2013 44 % dari pokok lelang. Namun demikian yang penting adalah bagaimana kita bisa membangun kegiatan transaksi lelang ini melalui instrumen yang kita sediakan kita bangun sehingga diperoleh kualitas pelaksanaan lelang yang baik dari waktu ke waktu’, jelas Hadiyanto.

Penghargaan untuk Pejabat Lelang kelas II yang memiliki tingkat kinerja terbaik yaitu :
1. Jimmy Novianto, (Tingkat Kepatuhan Terbaik).
2. Yuliana Sinarta (Tingkat Kinerja Terbaik Sektor Properti DKI Jakarta).
3. Surjadi Jasin, (Tingkat Kinerja Terbaik Sektor Properti Luar DKI Jakarta).
4. Ir. Chitra W. Mukhsin (Kinerja Terbaik Sektor Non Properti DKI Jakarta).
5. Khalidin, Sh, MH., (Kinerja Terbaik Sektor Non Properti Luar DKI Jakarta).

Sedangkan untuk Balai Lelang penghargaan diberikan kepada :
1. PT. Balai Lelang Astria (Tingkat Kepatuhan Terbaik).
2. PT. JBA Indonesia (Tingkat Inovasi Terbaik).
3. PT. Mutiara Auction (Tingkat Kinerja Terbaik Sektor Properti ).
4. PT. Balai Lelang Serasi (Tingkat Kinerja Terbaik Sektor Kendaraan).
5. PT. Balai Lelang Tri Agung Lumintu (Diversifikasi Objek Lelang Terbanyak).

Hadiyanto menyampaikan harapannya kepada Balai Lelang menjadi agen perubahan (change agent) khususnya yang  berkaitan dengan peraturan perundang-undangan pejabat lelang dapat memberikan teladan sehingga dapat meningkatkan kredibilitas. Terutama pejabat lelang menjadi bagian upaya untuk menangkal praktek pencucian uang (money laundry).

Acara dilanjutkan dengan sosialisasi di bidang lelang yang disampaikan oleh Direktur Lelang Purnama T. Sianturi. Dalam paparannya, Purnama menjelaskan tentang perbaikan secara terus menerus di bidang lelang, antara lain melalui capacity building yang dilakukan untuk Pejabat Lelang kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II, pembinaan Pejabat Lelang/Balai Lelang, Sosialisasi dan penggalian potensi lelang di bidang lelang, modernisasi lelang dan penyusunan dan penyempurnaan peraturan di bidang lelang. Antusias peserta sosialisasi sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan.

Sebelum acara di tutup oleh Purnama, Direktur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Soegijono Setyabudi  juga berkesempatan memberikan materi sosialisai  tentang tatacara pelaporan transaksi keuangan terkait lelang. (Humas DJKN)