Surabaya - Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas data Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sekaligus menyikapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas data aset tetap pada Kementerian/Lembaga (K/L), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya mengadakan kegiatan verifikasi dan validasi data SIMAK BMN pada tanggal 27-28 Juni 2012 yang diikuti oleh 9 satuan kerja (satker) yang terdiri atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur, Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Nganjuk, Pengadilan Agama Lamongan, Pengadilan Agama Gresik, Lembaga Pemasyarakatan Tuban, Lembaga Pemasyarakatan Lamongan, Badan Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya, dan Politeknik Kesehatan Surabaya. Adapun hasil dari kegiatan tersebut adalah 2 satker berhasil menyelesaikan proses verifikasi dan validasi data SIMAK BMN dengan asistensi dari petugas KPKNL dan hasilnya dituangkan dalam berita acara. Walaupun satker yang lain belum berhasil menyelesaikan proses verifikasi tersebut tetapi adanya kegiatan ini sudah menanamkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada masing-masing satker tersebut karena mereka selalu dituntut menyediakan data SIMAK BMN yang valid dan akurat.

 Kemudian, dalam rangka menyambut hajat besar rekonsiliasi data BMN yang selalu dilaksanakan seluruh KPKNL di setiap semester, KPKNL Surabaya mengadakan workshop persiapan rekonsiliasi Dana BMN yang dikuti oleh 118 satker di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI dan 114 satker Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK/TP). Workshop ini dibuka oleh Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) Widi Ardi Bayu Christianto mewakili Kepala KPKNL Surabaya dan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai teknis rekonsiliasi oleh beberapa staf seksi PKN. Dipilihnya satker di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI dalam workshop kali ini disebabkan perbedaan karakteristik SIMAK BMN TNI dengan bentuk SIMAK BMN pada umumnya sehingga diperlukan diskresi untuk memudahkan pelaksanaan rekonsiliasi nantinya.

 Selain itu, workshop kali ini juga difokuskan pada satker DK/TP yang umumnya juga memiliki keunikan dalam pencatatan BMN-nya karena banyak terdapat dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di suatu pemerintah daerah mendapatkan DIPA yang berasal lebih dari satu sumber sehingga berimplikasi pada timbulnya beberapa kode satker untuk dinas tersebut. Hal itu tentu harus didiskusikan bersama sehingga dapat menciptakan persamaan persepsi yang dapat membuat pelaksanaan rekonsiliasi menjadi lebih cepat dan lebih mudah. (KPKNL Surabaya)