Denpasar - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara (Kanwil DJKN Balinusra) menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB) di ruang rapat Kanwil DJKN Balinusra. Kegiatan yang dilaksanakan melalui video conference dengan Direktorat Penilaian Kantor Pusat DJKN ini dilaksanakan pada 27 Agustus 2014. Seluruh Kepala Seksi Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan Kanwil DJKN Balinusra turut hadir dalam kegiatan ini. Salah satu tujuan bimtek adalah menyamakan presepsi sebelum melaksanakan survey DKPB.

Kepala Kanwil DJKN Balinusra, Etto Sunaryanto menyambut baik kegiatan ini. Etto menekankan bahwa eksistensi penilaian sekarang ini sangat penting baik untuk keperluan pemanfaatan Barang Milik Negara maupun eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). “Persoalan-persoalan yang belum tertampung dalam regulasi diharapkan agar segera dirumuskan dalam kebijakan”, ujarnya menutup sambutan.

Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN Balinusra Qoswara menyatakan bahwa bimtek penyusunan DKPB menjadi sarana penyamaan persepsi. Hal ini diperlukan sebelum KPKNL melaksanakan survei material bangunan, upah tenaga kerja, dan sewa alat. “DKPB merupakan alat bagi para penilai dalam melaksanakan penilaian. Selanjutnya kenyataan di lapangan sering ditemukan unsur lokal yang perlu dilakukan penyesuaian dalam DKPB. Saat survei ditemukan banyak situasi dan kondisi yang perlu disamakan persepsinya”, papar Qoswara menjelaskan latar belakang pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis ini.

Direktur Penilaian, Meirijal Nur menyampaikan apresiasinya karena kepedulian dalam proses pengumpulan data sudah tumbuh dengan baik. “Hal ini sangat penting karena data yang dikumpulkan dalam DKPB menjadi basis dalam melakukan penilaian satu tahun ke depan”, tegas pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung ini. Kondisi geografis wilayah kerja Kanwil DJKN Balinusra yang cukup luas dan berpulau-pulau memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan survei yang akan dilaksanakan bulan September ini. Keterbatasan tenaga, biaya dan waktu tak sebanding dengan luas wilayah yang menjadi objek survei. Disparitas harga yang terlalu tinggi menjadi salah satu permasalahan utama.

Jundi Widiantoro, Kepala Seksi Penilaian KPKNL Bima mengungkapkan harga elemen bangunan antara satu toko dengan toko lainnya sangat jauh berbeda. Jundi menambahkan bahwa jumlah toko di wilayah kerja KPKNL Bima yang memenuhi syarat untuk disurvei juga sangat terbatas. Tim Direktorat Penilaian memberikan solusi untuk melakukan survei terhadap elemen bangunan yang banyak digunakan oleh masyarakat sekitar. Sedangkan jika jumlah toko terbatas, survei disesuaikan dengan jumlah toko yang tersedia. Untuk barang-barang yang tidak tersedia di suatu wilayah, harga dapat diambil dari daerah terdekat wilayah tersebut.

Pengumpulan data bisa dilakukan melalui tatap langsung, surat menyurat maupun browsing di internet. Di sinilah peran penting Kanwil dalam melakukan verifikasi data yang telah dikumpulkan oleh KPKNL. Verifikasi data ini merupakan proses terakhir sebelum DKPB ditandatangani oleh Kepala Kanwil dan Kepala KPKNL. (Teks: Vina Christy, Foto: Zulkifli)