Semarang -  Pada tanggal 26 Juni 2012 di ruang rapat Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil IX DJKN Semarang), telah diadakan pertemuan pejabat  di jajaran Kanwil IX DJKN Semarang dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Bidang IV dengan agenda acara sosialisasi hasil pengawasan tahun 2011, rencana tahun 2012 dan hasil audit inventarisasi dan penilaian.

Acara dibuka oleh Kepala Kanwil IX DJKN Semarang Suhadi, kemudian dilanjutkan Inspektur IV Sofandi Arifin.  Dalam pidato pengantarnya  Sofandi menerangkan saat ini Itjen sudah mengalami perubahan organisasi mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi, ia menjelaskan bahwa fungsi Itjen sebagian besar adalah sebagai partner/katalisator/konsultan bagi stakeholder termasuk DJKN. Sehubungan dengan hal tersebut Itjen bidang IV menjelaskan apa saja bidang pengawasan yang mejadi tema utama pengendalian internal pada tahun 2011, rencana 2012 dan hasil audit inventarisasi dan penilaian yang telah dilakukan oleh DJKN.

Dalam kesempatan tersebut dijelaskan juga untuk tahun 2011, Itjen melakukan  11 (sebelas) Tema Pengawasan Utama (TPU) dan kegiatan on top pada tahun 2011 yaitu verifikasi penjualan PT.TSI yang dilakukan, dan tahun 2012 akan dilakukan 7 ( tujuh) TPU yang terdiri atas :

1.    Tema 1: Peningkatan Efektivitas Program Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara;

2.    Tema 2: Utilisasi Aset/Barang Milik Negara di Lingkungan K/L;

3.    Tema 3: Peningkatan Pengendalian Atas Pengelolaan Aset Eks KKKS dan Pelaksanaan IP Aset KKKS;

4.    Tema 4: Peningkatan Kualitas LKPP Bagian Anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (LKPP BA-999.03);

5.    Tema 5: Pengembangan Unit Pelaksana Pengendalian Intern (UPPI) di Lingkungan DJKN;

6.    Tema 6: Pengembangan Unit Pelaksana Pengendalian Intern (UPPI) di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF);

7.    Tema 7: Audit Kinerja Atas Inventarisasi dan Penilaian BMN di DJKN  (Sesuai arahan Menteri Keuangan pada Rapimja Kemenkeu).

Audit Kinerja Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara (IP BMN), sesuai dengan arahan Menteri Keuangan pada Rapat Pimpinan Kinerja (Rapimja) tangal 18 Februari 2012, audit akan dilakukan melalui lima tahapan, mulai dari survei pendahuluan, pembahasan parameter dengan Kantor Pusat DJKN, piloting audit kinerja IP BMN, evaluasi hasil piloting dan pembahasan parameter, audit kinerja IP BMN. Saat ini proses tersebut telah sampai pada tahap proses penentuan parameter yang terdiri dari 19 (sembilan belas) parameter terdiri dari 3 (tiga) parameter inventarisasi (bobot 20%) , 7 (tujuh) parameter Penilaian (bobot 40%), dan 9 (sembilan) parameter rekonsiliasi dan implementasi hasil IP BMN (bobot 40%).

Disinggung juga hal-hal terkait pengendalian internal di lingkungan Kementerian Keuangan, disampaikan saat ini sedang dilakukan pembahasan secara komprehensif terkait keberadaan unit organisasi yang menangani pengendalian internal sampai dengan kantor vertikal di unit-unit organisasi dilingkungan Kementerian Keuangan. Berkenaan dengan hal tersebut juga pada tahun 2012 Menteri Keuangan juga menargetkan telah tersedianya perangkat pemantauan yang terukur untuk kegiatan di unit organisasi di lingkungan Kemanterian Keuangan, untuk DJKN telah mempunyai 4 (empat) perangkat pemantauan di tingkat kantor pusat, 3 (tiga) perangkat pemantauan ditingkat Kanwil dan 9 (sembilan) perangkat pemantauan ditingkat KPKNL.

Pada sesi tanya jawab beberapa pertanyaan dan saran disampaikan oleh pejabat di lingkungan Kanwil IX DJKN terkait tema pengawasan tahun 2012, khususnya yang terkait dengan kegiatan rekonsiliasi BMN dan percepatan pengurusan piutang negara.  Terhadap kegiatan rekonsiliasi BMN disampaikan proses rekonsiliasi  BMN  tingkat keberhasilannya sangat tergantung dengan disiplin satker dalam melakukan proses rekonsiliasi BMN dengan KPKNL maupun Kanwil. Percepatan pengurusan piutang Negara hal yang paling menjadi perhatian adalah perlunya langkah-langkah terobosan menyikapi kondisi piutang negara yang ada saat ini, karena tanpa adanya langkah terobosan yang signifikan target zero outstanding yang dicanangkan sangatlah susah untuk dapat dicapai.

Pada akhir pertemuan Sofandi menjelaskan bahwa Itjen sebagai partner DJKN mengharapkan kepada  jajaran Kanwil IX DJKN Semarang dapat memberikan informasi  kepada Itjen, sehingga permasalahan yang ada akan terdefinisi dengan jelas. Adapun masukan-masukan konstruktif yang disampaikan akan menjadi bahan masukan yang akan disampaikan ditingkat pusat maupun Menteri Keuangan. (Seksi PDLI – Kanwil IX DJKN Semarang)