Buleleng - Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara, Etto Sunaryanto mengunjungi Kota Singaraja pada tanggal 17 Juli 2014. Kunjungan kali ini bertujuan untuk mengadakan pertemuan dengan pejabat teras di Kabupaten Buleleng guna mengimplementasikan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Bali Nusra dan KPKNL dalam jajarannya. Kunjungan Kepala Kanwil ke Pemkab. Buleleng didampingi oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Wahyu Nendro dan Kepala KPKNL Singaraja, Indera Widajanto serta para pejabat eselon IV  di bidang teknis. Rombongan diterima oleh Asisten Administrasi Umum dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala Inspekstorat Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Pada pembuka kata di awal pertemuan disampaikan maksud dan tujuan dalam kunjungannya. “Bulan ini bertepatan dengan Ramadhan, sehingga kami jadikan sebagai ajang transformasi kesadaran agar kita lebih peka dan peduli pada sesama." ujar Etto. Bulan ini juga kami jadikan sebagai momentum perbaikan bagi kita semua sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pemerintahan terutama sinergi sebagai salah satu Nilai-nilai Kemenkeu. "Pertemuan hari ini menjadi jembatan untuk menyapa para pemangku kepentingan dan sebagai bukti kepekaan serta kedekatan terhadap Pemerintah Kabupaten yang berada di wilayah kerja kami, untuk saling membantu di dalam melaksananakan tugas dan fungsi” begitu sapa Etto Sunaryanto dengan ramah.

Etto juga menjelaskan salah satu fungsi Kanwil DJKN Bali Nusra dan KPKNL yaitu  memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan pelaksanaan lelang kepada pemangku kepentingan/stakeholders dalam hal ini Pemerintah Kabupaten. Selain itu DJKN melakukan kegiatan ini untuk membantu laporan keuangan pemerintah Kabupaten.

Karena opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada sebagian besar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2013 belum mencapai opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP). Kabupaten Buleleng melalui para pejabat tersebut mengharapkan kepada Kantor Wilayah DJKN Bali Nusra beserta jajarannya untuk dapat membantu agar ditahun mendatang opini hasil pemeriksaan laporan keuangan bisa mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun kabupaten yang menjadi prioritas untuk dikunjungi pada bulan Ramadhan ini adalah Kabupaten Bangli, dilanjutkan ke Kabupaten Badung dan berakhir di Kabupaten Buleleng. Pada Kabupaten Bangli bahkan telah dilakukan Bimbingan Teknis Barang Milik Daerah yang dimulai dari tanggal 14 Juli 2014. Pada kesempatan tersebut Kepala Kanwil DJKN Bali Nusra menjadi salah satu Narasumber.

Kedatangan Kepala Kanwil beserta rombongan mendapat sambutan hangat, terbukti dari paparan yang disampaikan secara terbuka mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi sehingga di Tahun 2013 Pemkab. Buleleng dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) baru bisa mencapai opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

Pada kesempatan tersebut Etto juga menjelaskan hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan hasil pemeriksaan laporan keuangan menjadi WDP atau bahkan bisa menunrun menjadi TMP (Pernyataan Menolak Memberikan Opini) atau Disclaimer of Opinion. Pemkab. Buleleng menyambut baik maksud dan tujuan kunjungan Kanwil beserta jajarannya, yang kemudian dalam waktu dekat akan menindaklanjuti dengan kegiatan mengundang seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk diadakan bimbingan teknis mengenai Pengelolaan Asset Daerah dan Pengurusan Piutang serta Pelaksanaan Lelang.

Pada hari itu dalam waktu yang berbeda Kepala Kanwil juga memberikan pengarahan kepada para pejabat. Di awal pertemuan Etto Sunaryanto menekankan agar KPKNL Singaraja siap membantu Pemerintah Kabupaten Bangli dan Buleleng dalam hal mengelolaan aset yang harus memenuhi 3T (tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik) dan memberikan sosialisasi mengenai pengurusan Piutang dan Lelang serta membantu dalam pelaksanaanya. “Membangun sinergi dapat melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi KPKNL dan sebagai salah satu pendorong untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal” tegas Etto.

Etto juga mengharapkan kepada seksi Kepatuhan Internal dan Seksi Hukum dan Informsi agar dapat memberikan penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Bangli dan Buleleng akan pentingnya Standard Operating Procedure (SOP). “SOP sangat diperlukan dalam organisasi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan/masyarakat dan merupakan  mekanisme penggerak organisasi sehingga dapat berfungsi secara efektif dan efisien. SOP juga sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian serta meningkatkan akuntabilitas.” begitu penjelasannya.
 

Kepada seksi Penilaian Etto juga berpesan, dalam melaksanakan tugas perbantuan penilaian terhadap Barang Milik Daerah KPKNL Singaraja agar selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghambat tugas pokok dan fungsi Seksi Penilaian.

Pada akhir pertemuan Kepala Kanwil dan Kepala KPKNL menandatangani Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status Pengguna Barang Milik Negara Berupa Tanah seluas 800 m2 yang dialihkan dri dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Bali Nusra serta Kepala Subbagian Umum KPKNL Singaraja menjadi saksi penyerahan ini. (Teks : Sukanari, foto : Leonard Simanjuntak)