Jakarta – Ilmu itu kalau dishare tidak akan pernah habis. Berbeda dengan transfer money yang akan selalu habis. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Dodi Iskandar saat membuka acara knowledge sharing di bidang pengelolaan aset, (20/6) di aula Kantor Pusat DJKN, Jakarta.

“Dengan knowledge sharing ini, saya yakin pegawai akan semakin bertambah ilmunya,” ujarnya. Ia berharap agar kegiatan knowledge sharing ini dapat dilakukan secara rutin dan tidak perlu menunggu ada peserta short course yang kembali ke kantor. Selain itu, ia juga mengharapkan peserta yang diundang dari direktorat teknis lebih banyak lagi. Acara ini diikuti oleh empat orang dari masing-masing direktorat teknis dan bertindak sebagai moderator Kepala Subbagian Manajemen Kinerja dan Mutasi Kepegawaian Sekretariat DJKN Dwi Wahyudi.

Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan I Rahayu Puspasari sebagai narasumber pertama menyampaikan materi mengenai Training on Economic Development Strategy for South East Asian Countries yang diselenggarakan oleh Korea International Cooperation Agency (KOICA). Puspa mengatakan bahwa Indonesia secara konsep lebih unggul dan lebih advance dari Korea. Namun, dalam tataran level eksekusi harus diakui Korea lebih unggul. “Korea sebenarnya miskin karena memiliki masalah perang saudara,” ungkapnya. Pemerintahan Korea, lanjutnya, beranggapan untuk menyejahterakan rakyatnya maka kebutuhan dasar masyarakat harus terpenuhi. Pemerintah mempunyai konsep dan swasta mengeksekusi. “Semua aspek pasti punya konsekuensi,” ujarnya.

Terkait manajemen aset, Ministry of Finance (MoF) di Korea hanya penatausahaan, administrasi dan approval aja sedangkan pengelolaannya ada di Ministry of Security and Public Administration (MOSPA). “MOSPA itu kalau di Indonesia seperti Kementerian Pekerjaan Umum,” jelasnya.      

Lebih lanjut, ia menjelaskan Pemerintah Korea menyederhanakan asset management, simple dan tidak terlalu sulit, namun feasibility studynya kuat sekali. Intinya, pengelola barang hanya penatausahaan dan approval saja. “Everything tidak akan pernah perfect selalu continous improvement,” pungkas wanita yang murah senyum ini.

Materi tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam kaitannya dengan Public Private Partnership (PPP) disampaikan oleh Kiki Nurman Setiawan yang baru saja menamatkan pendidikannya di bidang Public Financial Management di Duke Universty, Amerika.

Kiki mengatakan ada kesamaan dalam konsep PPP di negara manapun yaitu, tujuan bersama, kontribusi sumber daya, pembagian resiko serta pembagian keuntungan. Ia mencontohkan trend PPP yang mulai meningkat di berbagai negara seperti, Australia, Chile, United Kingdom, dan India.

Yoni Ardianto, peserta dari BMN menyakan terkait pengelolaan BMN idle di Korea. “Apakah diserahkan ke “pemerintah daerah” ataukah disewakan sendiri ataukah seperti apa?” ujarnya.

Dari pertanyaan peserta, kedua narasumber menjawab seluruh pertanyaan dengan jelas dan detail. Moderator Dwi Wahyudi menutup acara knowledge sharing ini dengan beberapa stressing antara lain, change mindset, gradical ability state, isu-isu publik, dan selalu continous improvement. (bend-humas)