Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto melantik serta mengambil sumpah dua Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang (PUPNC) yang baru yakni Nur Purnomo sebagai Ketua PUPNC Banten yang berkedudukan di Serang dan Anugrah Komara sebagai Ketua PUPNC Kalimantan Barat yang berkedudukan di Pontianak, Rabu (5/9) di Kantor Pusat DJKN, Jakarta.

Acara yang berlangsung selama kurang lebih 45 menit ini, dihadiri oleh para pejabat eselon II Kantor Pusat DJKN serta pejabat eselon II dan IV Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain. Dalam arahannya, Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto menegaskan bahwa pelantikan ini harus dimanfaatkan untuk merefleksikan apa saja yang sudah kita lakukan selama ini. Makna dari sumpah pejabat yang baru dilantik sangat dalam, dan hanya di DJKN, kepala kantor wilayah di lingkungan Kementerian Keuangan yang disumpah dua kali. “Makna dari sumpah itu berat, karena jabatan merupakan amanah yang harus kita pertanggung jawabkan,” tegas pria kelahiran Ciamis, 49 tahun silam ini.

Hadiyanto menegaskan tantangan PUPNC sangatlah besar. Salah satunya adalah menyelesaikan outstanding piutang negara yang harus menjadi nol pada tahun 2014. Padahal, jumlah Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang saat ini masih ditangani berjumlah sekitar 160 ribu BKPN. Kalau dilihat secara matematis, urainya, hal ini mungkin susah untuk dijangkau. Namun, jika tugas tersebut dilakukan dengan penuh amanah dan bersinergi maka ini bukanlah sesuatu yang mustahil. “Jangan hanya melihat secara matematis, tapi harus dengan sinergi, Insya Allah akan berhasil,” tuturnya bersemangat.

Untuk mencapai zero outstanding 2014, orang nomor satu di DJKN ini menegaskan harus dimulai secepat mungkin dan start mulai dari sekarang seusai dilantik dan dengan berbagai cara seperti mencari aset debitor yang mungkin masih ada serta mencari metode-metode baru yang belum tersentuh.

Selain sebagai ketua PUPNC, pejabat yang dilantik juga menjabat sebagai kepala kantor wilayah. Dirjen berharap agar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara (IP BMN) harus segera ditindaklanjuti. “Saya akan cek untuk progresnya dua bulan ke depan,” ujarnya.

Terakhir, ia berpesan kepada pejabat yang baru diambil sumpahnya bahwa tanggung jawab jabatan tidak hanya pada negara, namun juga pada Tuhan sehingga harus dilaksanakan dengan amanah. “Good is not enough when better is expected,” pungkasnya. (bend/niko-Humas DJKN)