Sidoarjo - Hendri Daniel Tobing, Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Timur mewakili Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, pada Selasa, 21 Januari 2014 bertempat di ruang rapat lantai 2 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo Jalan Erlangga Nomor 161 Sidoarjo, membuka acara Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Tahun 2013 serta Pelaksanaan Penilaian Perilaku dan Penetapan Nilai Kinerja Pegawi (NKP) Tahun 2013. Acara tersebut diadakan mulai 21 s.d. 23 Januari 2014, dihadiri oleh Kepala KPKNL Sidoarjo beserta seluruh Kepala Seksi, Seluruh Kepala Sub Bagian Umum KPKNL dan staf, Kepala Seksi Kepatuhan Internal KPKNL dan staf serta Kasubbag Keuangan Kanwil DJKN Jawa Timur dan staf, Kasubbag kepegawaian Kanwil DJKN Jawa Timur dan staf.

Sebelumnya, Eny Herminarti Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kanwil DJKN Jawa Timur selaku Koordinator Panitia, menyampaikan Laporan terkait penyelenggaraan  acara tersebut. Acara ini diikuti oleh 38 orang yang terdiri dari Kasubbag Umum, Kasi Kepatuhan Internal, operator SAKPA, Pembuat Daftar TKPKN dan pelaksana yang menangani NKP, serta panitia penyelenggara. Muriyanto, Kepala KPKNL Sidoarjo selaku tuan rumah memberikan ucapan selamat datang dan sambutan serta berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kanwil DJKN Jawa Timur untuk menjadi tuan rumah dalam acara Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Tahun 2013 serta Pelaksanaan Penilaian Perilaku dan Penetapan NKP Tahun 2013 ini.

Hendri Daniel Tobing, dalam sambutannya memaparkan Kanwil DJKN Jatim adalah salah satu entitas akuntansi di bawah DJKN yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas laporan Keuangan dengan Model /aplikasi baru Tahun 2013. Untuk itu, kita semua berkumpul di ruangan ini, agar laporan – laporan tersebut tepat dan benar serta dapat memberikan informasi yang berguna kepada pimpinan, pengguna  laporan, dan yang terpenting sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara.

Di samping itu, kita berkumpul di sini adalah untuk penyusunan konsep Surat Keputusan  Penetapan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) Tahun 2013 yang merupakan tindak lanjut Reformasi Birokrasi sebagaimana amanat dari Instruksi Presiden No 5/2004. Tujuan Reformasi Birokrasi itu sendiri adalah mewujudkan tata kelola keuangan Negara yang professional, amanah, dan tepat arah (good governance) serta membangun kepercayaan publik Adapun komponen penyusunan NKP meliputi: Capaian Kinerja Pegawai (CKP) periode Januari s.d. Desember 2013 dan Nilai Perilaku (NP) Semester I dan Semester II 2013 sesuai nilai pada aplikasi e-performance dan telah dikonversi, tutur Hendri Daniel Tobing. (Teks:Evisari /foto: Safiul)