Jakarta – Transformasi kelembagaan yang dilaksanakan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) saat ini tidak mudah. Perlu resources, komitmen, enthusiasm, spirit serta motivasi yang besar terhadap perubahan dan transformasi kelembagaan. Hal ini ditegaskan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto saat memberikan arahan dalam acara penandatanganan kontrak kinerja pejabat eselon II DJKN yang diadakan pada Selasa (21/1) di Aula DJKN Gedung Syafrudin Prawiranegara, Jakarta.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto menyampaikan bahwa moment penandatanganan kontrak kinerja saat ini mengandung makna  lebih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena sekarang DJKN telah memulai tahapan transformasi kelembagaan.

DJKN sendiri tengah dihadapkan pada  tahapan transformasi kelembagaan yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirjen Kekayaan Negara berpesan bahwa penandatanganan kontrak kinerja ini selain akan meng-guide dalam melaksanakan pekerjaan, juga merupakan mandat dari Peraturan Pemerintah (PP) 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. “Jadi bukan saja kewajiban moral kita bekerja, tetapi memang sudah jadi kewajiban hukum kita dalam bekerja,” tegas Hadiyanto.

Dalam kesempatan ini, Hadiyanto kembali menekankan tentang empat hal peran penting DJKN dalam transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan.  Pertama fungsi strategis DJKN yang berkaitan dengan mandat konstitusional, yaitu Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. “Jadi mandat konstitusional merefleksikan bahwa satu-satunya yang secara struktural dekat dan melaksanakan mandat itu adalah DJKN,” ungkapnya.

Kedua, DJKN berkontribusi mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Hal ini karena DJKN mengelola sebagian besar aset yang tertera pada LKPP. DJKN mengelola anggaran Bendahara Umum Negara (BUN), Laporan Barang Milik Negara (LBMN), investasi pemerintah yang ternyata dua pertiga dari LKPP itu ada dalam pengelolaan DJKN. “Jadi Saudara-Saudara jangan berasumsi bekerja seperti biasa, ke depan itu kita akan jauh lebih berperan lagi dalam konteks nasional ini,” ujarnya.

Ketiga, DJKN menjadi kontributor dalam perekonomian nasional melalui beberapa fungsi yang salah satunya mengawal Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Kita ingin memastikan bahwa BUMN yang merupakan kekayaan negara itu, menjalankan fungsinya dengan benar,” terangnya.

Keempat, peran DJKN sebagai emerging organization yang harus dinamis dan responsif terhadap kebutuhan organisasi dan bisnis modern. Dengan empat hal change story tersebut,  DJKN mempunyai harapan yang lebih baik di masa yang akan datang. “Jadi small change big impact, apalagi big change tentu bigger impact,” ujar ujar pria yang hobi olahraga bulu tangkis ini.

Dirjen Kekayaan Negara mengharapkan kepada para pimpinan unit eselon II agar terus berupaya menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan tusinya dan juga selalu memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan apresiasi kepada bawahannya. Ia berpesan untuk selalu mengemban empat hal yaitu direction, decision making, motivation, dan walk the talk selalu ditekankan.

Terakhir, Hadiyanto menyatakan bahwa tahun 2014 merupakan tahun politik. Oleh karena itu, dirinya berpesan untuk tetap bekerja secara profesional siapapun pimpinannya. Ia juga meminta agar pelaksanaan penandatanganan kontrak kinerja 2014 oleh seluruh pejabat dan pelaksana paling lambat 30 Januari 2014. (pandu/putra/bas/qr/arf-humas)