Denpasar – 29 Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berkumpul di Denpasar untuk mengikuti kegiatan Penyegaran Penilaian Usaha. Acara yang dihelat Kantor Pusat DJKN ini merupakan gelombang keempat yang mengundang penilai-penilai DJKN dari Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN dan KPKNL di wilayah timur.

Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra) Satriotomo mewakili Kepala Kanwil DJKN Bali Nusra sebagai tuan rumah berkesempatan membuka acara yang digelar pada 26 sampai 29 November 2013 di  Bali Hotel, Denpasar ini. “Dengan mengikuti kegiatan ini saya harap rekan-rekan penilai dapat memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya, dan menjadi lebih handal dalam melakukan penilaian usaha”, ungkap Satrio dalam sambutannya. Sebelum kegiatan dimulai, panitia mengajak para peserta untuk bersama-sama menyanyikan Lagu Mars DJKN.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat dan para pemangku kepentingan akan jasa penilaian, menjadikan peran penilai khususnya penilai pemerintah semakin penting. Hal tersebut tentu menuntut kompetensi dan profesionalisme yang makin tinggi pula. Penilai Pemerintah saat ini tidak hanya dituntut untuk dapat melakukan penilaian aset tetap/properti, namun juga dituntut untuk  dapat melakukan penilaian usaha untuk optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).

Pendirian Ikatan Penilai Pemerintah Indonesia (IPPI) merupakan salah satu langkah awal menjawab tantangan yang tersebut. Dengan didirikannya IPPI ini diharapkan para penilai pemerintah memiliki wadah untuk menampung aspirasi serta  bersama-sama meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Hal tersebut diungkapkan oleh Rachmat Kurniawan, salah satu pembicara dari Direktorat Penilaian Kantor Pusat DJKN. “Dengan diadopsinya International Financial Reporting Standards (IFRS-Red) sebagai standar akuntansi, menjadikan peran penilai menjadi semakin penting karena standar tersebut mengharuskan pencatatan aset disajikan dalam nilai wajar”, lanjut pria yang akrab disapa Kori ini.

Dalam acara yang bertujuan memberikan penyegaran pengetahuan penilaian usaha ini para peserta diberikan materi yang memang sebelumnya pernah diberikan pada Pendidikan dan Latihan (Diklat) Penilaian Usaha. Untuk memperdalam ilmu penilaian usaha, para peserta juga diberikan materi-materi baru yang tercakup dalam sesi current issue.

Kepala Kanwil DJKN Bali Nusra Etto Sunaryanto, di sela-sela kesibukannya menyempatkan diri hadir pada acara yang diikuti oleh para penilai dari DJKN di wilayah timur tersebut. Etto berbagi pengalamannya saat terjun langsung menjadi tim penilai. “Dalam melakukan penilaian, selain berani bertindak, mengambil keputusan, cepat dan tepat, seorang penilai harus tetap berhati-hati dan waspada terhadap kepentingan lain yang mungkin sengaja tidak diungkapkan oleh pemohon”, demikian Etto mengungkapkan. Lebih lanjut Etto berharap agar para penilai DJKN tidak berhenti belajar. “Belajar tidak hanya melalui teks book dan menempuh pendidikan formal tetapi juga melalui pengalaman dan berbagi ilmu dengan penilai lain. Belajar dari pengalaman yang sudah lalu baik yang kita alami sendiri maupun yang orang lain alami akan memperkaya pengetahuan kita, dan membuat kita lebih berhati-hati”, pungkas Etto.

Dalam melakukan penilaian usaha para penilai harus memahami bagaimana elemen-elemen keuangan pada objek penilaian bekerja, menganalisis kewajaran cashflow, dan memproyeksikan sustainability objek penilaian dengan mempertimbangkan keadaan mikro dan makro ekonomi yang berpengaruh pada objek penilaian tersebut.

Tidak hanya teori, dalam workshop ini pun para peserta mempraktekkan langsung bagaimana melakukan penilaian usaha. Para peserta diminta menentukan indikator-indikator yang digunakan dalam penilaian usaha dengan menggunakan software Microsoft Excell melalui fungsi-fungsi ekonomi yang ada di dalamnya. Dipandu oleh Darmawan Dwi Atmoko, sesi Excell for Capital Budgeting ini pun seolah memberi pencerahan dan menyegarkan kembali memori para penilai dalam melakukan penilaian usaha.

Berbagai pendekatan yang digunakan dalam penilaian usaha pun dikupas dalam acara ini. Hardi Sumaryadi, salah satu penilai di Kantor Pusat DJKN pun menjelaskan beberapa pendekatan yang digunakan dalam penilaian usaha dengan gamblang.

Tidak hanya menentukan nilai properti dengan pendekatan usaha, kompetensi analisis kelayakan bisnis pun wajib dimiliki oleh penilai DJKN. Odi Renaldi dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa seorang penilai harus mampu menganalisis kelayakan prososal pengajuan kerjasama yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dengan analisis yang mendalam diharapkan setiap kerja sama yang diajukan oleh pihak ketiga dapat mengoptimalisasi pemanfaatan aset dalam hal ini BMN dan tentunya tidak merugikan pemerintah.

Sebelum acara berakhir Kepala Sub Direktorat Standardisasi Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam Indra Safri sempat memberikan materi pengayaan. Dalam pemaparannya Indra mengungkapkan bahwa penilaian bisnis yang dilakukan oleh penilai pemerintah nantinya akan berkembang, tidak hanya penilaian untuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP) namun juga mulai merambah ke penilaian Highest and Best Use suatu aset. Lebih jauh Indra mengungkapkan bahwa penilai tidak hanya harus di-upgrade kemampuan intelektualitasnya, tapi juga harus dapat menjaga diri dari perilaku yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang.(Uun/Humas DJKN)