Palembang - Perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan jasa lelang menuntut adanya perubahan regulasi untuk beradaptasi. Tentu saja itu semua demi terwujudnya pelaksanaan lelang yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan menjamin kepastian hukum. Selasa, 22 Oktober 2013, KPKNL Palembang mengadakan Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang diatur dalam PMK Nomor 106/PMK.06/2013 kepada stakeholder pelayanan lelang baik yang berasal dari Bank maupun satuan kerja.

"Tolong Bapak Ibu, ini dipelajari karena menyangkut Barang Milik Negara, sitaan punya debitur, rampasan, dan lain sebagainya. Silahkan diikuti acara ini dan saya mengharapkan interaksi yang bagus,” kata Encep Sudarwan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung dalam sambutannya mengawali acara sosialisasi tersebut. “Kalau masih ada pertanyaan apapun mengenai lelang setelah acara ini, silahkan ke kantor pelayanan,”  lanjutnya.

Bertindak sebagai pembicara dalam acara tersebut adalah Harip Makmun, Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. “Ada beberapa pasal (di PMK 93/PMK.06/2010) yang mengalami perubahan sesuai situasi kondisi perkembangan zaman saat ini,” kata Harip saat membuka persentasinya. Dalam sosialisasi tersebut, Harip Makmun menyampaikan materi-materi di antaranya mengenai pemahaman dasar mengenai lelang, fungsi lelang sebagai sarana jual beli yang handal, serta permasalahan hukum yang berkaitan dengan lelang.

Acara yang bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Palembang ini semakin hidup saat sesi dialog interaktif berlangsung. Pertanyaan-pertanyaan teknis seperti kesalahan redaksi oleh penerbit koran, pelaksanaan penilaian atas barang yang akan dilelang, sampai mengenai proses eksekusi mendominasi sesi dialog interaktif ini.

Penulis : Langit Ardhy Susilo
Fotografer : Ahmad Zaenuddin