”Hendaknya temuan BPK bukan menjadi ”momok” bagi KPKNL tetapi jadikan sebagai sarana koreksi dan penyempurnaan laporan hasil penilaian”, demikian sambutan pembuka dari Mardanus Rudiyanto, selaku Kepala Bidang Penilaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012 (Monev Temuan BPK).

Pada hari Jumat 13 September 2013 bertempat di Aula KPKNL Lhokseumawe diadakan kegiatan Monev Temuan BPK oleh Kanwil DJKN Aceh. Kegiatan Monev Temuan BPK tersebut dibuka oleh Muhammad Joni selaku Kepala KPKNL Lhokseumawe  kemudian dilanjutkan pemaparan materi Monev Temuan BPK oleh Mardanus Rudiyanto. Kegiatan ini diikuti oleh kepala dan staf di seksi penilaian dan tim penilai KPKNL Lhokseumawe.  

Mardanus Rudiyanto memaparkan data temuan BPK dari Kantor Pusat DJKN bahwa terdapat 2 (dua) satker di wilayah kerja KPKNL Lhokseumawe yang masih bermasalah pada LKPP tahun 2012 yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lhokseumawe dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kutacane. Beliau meminta agar seksi penilaian dapat mengidentifikasi dan mengklarifikasi permasalahan yang ditemui dalam penyusunan Berita Acara IP dan Berita Acara Rekonsiliasi.

Nugroho Yonimurwanto (Kepala Seksi Penilai) melaporkan bahwa terhadap temuan BPK telah dilakukan survei lapangan dan penilaian Barang Milik Negara (BMN) atas 2 (dua) satker tersebut. Hasil survei lapangan dan penilaian ditemukan beberapa permasalahan yaitu tahun perolehan gedung diatas tahun 2004, peralatan dan mesin yang masuk kategori barang extracomptable dan koreksi nilai BMN pada SIMAK BMN.

Pada akhir acara, Kanwil DJKN Aceh dan KPKNL Lhokseumawe mendiskusikan solusi permasalahan dalam survey dan penilaian dan menyusun action plan terkait permasalahan penilaian yang dituangkan dalam Berita Acara Monitoring dan Evaluasi.

Penulis: Taufiqurrahman, Fotografer: Arif Zaenudin