Aceh Besar - Pukul delapan pagi, hari kesebelas di Bulan September 2013, aplikasi cuaca di smartphone menyatakan Banda Aceh akan diguyur hujan selama satu hari penuh dengan kemungkinan badai. Hari ini adalah hari kedua tim penilai dari KPKNL Banda Aceh menilai aset Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di wilayah Kecamatan Pulo Aceh yang terdiri dari Pulau Nasi dan Pulau Beras, serta pulau pulau kecil lainnya. Nampak wajah yang sedikit cemas, namun gelak tawa tidak juga berhenti, seperti biasanya ketika pegawai yang lain bercanda menakut-nakuti akan bahaya terjangan badai di laut nanti.

Aset Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Kecamatan Pulau Aceh tersebar di beberapa pulau, sehingga tidak efektif jika menginap di Pulau Aceh. Waktu tempuh yang tidak terlalu lama, sekitar satu sampai 2 jam,menjadi salah satu alasan tim untuk lebih baik melakukan perjalanan pulang pergi setiap hari selama penugasan. Selain itu, listrik juga hanya tersedia mulai pukul enam petang sampai tengah malam. Untuk mengerjakan laporan penilaian adalah hal yang hampir mustahil karena minimnya fasilitas listrik, pengoperasian generator diesel membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terlebih pasokan bahan bakar bisa jadi tersendat jika cuaca buruk. Jadi, kalau tidak memiliki hobi mancing atau keahlian berburu dan meramu pasti akan merasa bosan di sana. Namun dalam pelaksanaan tugas kali ini, Tim Penilai KPKNL Banda Aceh telah menyelesaikan penilaian 18 satker Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dengan lebih dari 280 tanah dan bangunan, yang tersebar di Pulau Nasi dan Pulau Beras.

Perjalanan seperti inilah yang selalu mengingatkan akan luasnya Indonesia, dan betapa beruntungnya kita yang menikmati berbagai kemudahan dan berbagai fasilitas. Malu, ketika mengingat mudahnya lisan mengumpat karena pemadaman listrik dilakukan saat berlangsungnya Big Match liga di Benua Eropa, tanpa menyadari banyak saudara kita di ujung negeri tidak pernah menikmati terangnya pelita di waktu malam, tanpa mau tau ada putra-putra bangsa di pulau-pulau terluar yang tidak bisa belajar di malam hari karena dikungkung gulita. 

Laporan keuangan pemerintah daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian mungkin adalah langkah kecil dari usaha menuju pemerataan kemakmuran di seluruh wilayah Indonesia. Kesungguhan para kepala daerah dalam mencapai opini BPK paling tinggi tersebut menjadi salah satu motivasi utama DJKN menjadi partner pemerintah daerah dalam usaha penertiban aset, dengan harapan, paling tidak dengan melalui tertib dan meratanya tata kelola aset serta keuangan daerah, pemda selangkah lebih dekat untuk memberikan penerangan kepada yang memadai kepada anak-anak di kepulauan-kepulauan terluar Indonesia seperti Pulau Aceh dan Pulau Beras.