Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Berita DJKN
Capai Sertifikasi 61.094 NUP Tanah di 2023, Dirjen Kekayaan Negara Berikan Apresiasi Kepada Unit Berprestasi
Mutiara Maulidya Putri Djamali
Kamis, 22 Februari 2024 pukul 13:51:58   |   352 kali

JAKARTA - Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Rionald Silaban mengucapkan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, Kementerian/Lembaga, dan seluruh unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atas capaian 61.094 NUP tanah yang tersertifikasi di tahun 2023. Hal ini disampaikannya saat pembukaan Rapat Koordinasi Program Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah Tahun Anggaran 2024 pada Kamis (22/2). 

Rio menyampaikan bahwa kunci utama dari keberhasilan program pensertipikatan BMN adalah kerja sama yang baik. Sebagai program yang bertujuan untuk pengamanan BMN, sertifikasi BMN memerlukan strategi berkelanjutan dimana kerja sama menjadi hal yang sangat penting. 

"Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kementerian ATR/BPN, Kementerian/Lembaga sebagai pengguna, dan juga kawan-kawan di DJKN terhadap kerja sama kita selama ini. Apa yang kita lakukan ini merupakan suatu upaya kita untuk menjaga aset negeri," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen KN juga menyerahkan piagam penghargaan kepada delapan kantor berprestasi. Empat kantor mendapatkan penghargaan kategori pensertipikatan BMN paling banyak, yaitu Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY, KPKNL Makassar, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie. Empat kantor lainnya mendapatkan penghargaan kategori penuntasan sertipikat BMN paling cepat, yaitu Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, KPKNL Metro, Kanwil BPN Provinsi Lampung, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji.

Lebih lanjut, Rio berharap pemberian penghargaan ini dapat memotivasi kinerja seluruh jajaran ke depannya. "Untuk tahun 2024, target yang akan kita coba capai adalah untuk sekitar 54.445 bidang. Dan yang lebih penting bagi kami di kementerian keuangan, kami sangat menyambut baik rencana digitalisasi atau sertifikat elektronik yang diluncurkan oleh ATR BPN," tambahnya. 

Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Encep Sudarwan juga menjelaskan bahwa DJKN melakukan join action dengan Kementerian ATR/BPN terkait sertifikat elektronik. Diharapkan dengan sertifikat elektronik, pensertipikatan BMN lebih cepat terselesaikan, terutama target prioritas di tahun 2024, yaitu klaster tanah dengan luasan di atas 5000 hektar dan klaster tanah dengan luasan di atas 1000 hektar (1000-5000 hektar). 

"Kami sangat berharap dengan rakor pada kesempatan kali ini dapat memberikan solusi-solusi praktis di lapangan dalam menuntaskan pensertifikatan BMN berupa tanah, serta sekaligus rekomendasi yang akan dijadikan pedoman dalam penuntasan pensertifikatan tahun 2024," pungkas Encep menutup sambutannya. 

(keke/habib/es)

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini