Jakarta – Dalam rangka mendukung kebijakan satu peta, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memulai penyusunan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Peta Barang Milik Negara (BMN) Tanah di Tahun 2024 dengan pelaksanaan kick off meeting bersama perwakilan Kementerian ATR/BPN dan seluruh perwakilan unit vertikal DJKN pada Senin (5/2) di Kantor Pusat DJKN, Jakarta. Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama menyukseskan program pemetaan BMN ini.

“Dengan dilaksanakannya Kick off meeting penyusunan IGT Peta BMN Tanah tahun 2024 ini, dapat menjadi milestone untuk mewujudkan Peta Tematik BMN yang reliable. Dengan demikian, diharapkan kedepannya dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan, sebagai pengamanan, dan juga mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik, maupun tertib hukum, dengan niat Satu Peta untuk membangun Indonesia,” ujar Rio.

Salah satu tujuan utama dari Kebijakan Satu Peta (KSP) adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Dengan memiliki data yang terintegrasi dan mudah diakses, para pengambil keputusan dapat membuat kebijakan yang lebih tepat dan efektif.

“Optimalkan dengan baik kesempatan berharga ini untuk berdiskusi dan menggali wawasan baru, guna memperoleh masukan yang baik dalam penyusunan IGT Peta BMN,” pesan Rio kepada seluruh peserta rapat.  

Pada kesempatan itu, Direktur Penilaian Arik Hariyono juga menjelaskan bahwa untuk mendukung penyusunan IGT Peta BMN ini, pada tahun 2024, Tim IGT BMN Kantor Pusat DJKN akan menerapkan kebijakan percepatan validasi titik koordinat BMN di seluruh Indonesia dengan melibatkan Kantor Wilayah dan KPKNL. Program validasi titik koordinat BMN ini menjadi satu paket rangkaian kegiatan sertifikasi BMN, yaitu memastikan data BMN lebih akurat dan reliable. Untuk mewujudkan hal ini, Arik berharap dukungan penuh dari seluruh unit vertikal DJKN.

“Semua itu tidak akan terwujud tanpa adanya support penuh dari Kanwil DJKN dan KPKNL, diantaranya dengan melakukan monitoring dan pembinaan kepada satuan kerja, serta selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan data koordinat di bawah rencana kerja yang terstruktur di tahun ini,” tegas Arik.

slm/ang/hb