Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menyelenggarakan FGD Evaluasi Pembinaan Jabatan Fungsional serta Pembahasan Ekosistem dan Tata Kelola Jabatan Fungsional Tahun 2024 yang dilaksanakan secara luring pada Senin-Rabu (18-20/12) di KPKNL Bogor.

FGD ini bertujuan untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi yang telah terselenggara pada tahun 2023 sebagai upaya perbaikan terus menerus sekaligus membahas mengenai rencana pelaksanaan Uji Kompetensi pada tahun 2024, termasuk penyediaan tools dan penyusunan pedoman Uji Kompetensi.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat DJKN, Pusdiklat KNPK, dan Biro SDM Kementerian Keuangan selaku mitra kerja dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi.  Kepala KPKNL Bogor Bimo Aryo dalam sambutannya menyampaikan bahwa evaluasi pembinaan Jabatan Fungsional dapat membantu terwujudnya pelayanan pada stakeholder yang efektif.

Kepala Subdirektorat Pembinaan Jabatan Fungsional (PJF), Erris Eka Sundari menegaskan perlunya pembahasan ekosistem pengelolaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah, Jabatan Fungsional Pelelang, dan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang dilanjutkan dengan evaluasi Uji Kompetensi dan Rencana Kerja beserta Dashboard SDM Jabatan Fungsional.

“Adapun output yang diharapkan salah satunya rencana kerja terkait tata kelola Jabatan Fungsional pada tahun 2024,” ujar Erris.

Sesi diskusi berisikan pemaparan dari masing-masing Kepala Seksi lingkup Subdit PJF, dimulai dari Kepala Seksi PJF I, Wifda Indriani, yang menjabarkan usulan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Kanwil DJKN berupa bimbingan teknis di bidang Penilaian minimal 1 kali dalam 1 periode semester. Sedangkan asistensi/pendampingan kegiatan penilaian minimal 1 kali dalam 1 periode triwulan atau berdasarkan permohonan/inisiasi.

Abdul Ghofar, Kepala Seksi PJF II berujar bahwa DJKN selaku Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional Pelelang telah banyak melakukan kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional Pelelang, seperti penilaian kinerja, uji kompetensi, pengusulan formasi, dan pengangkatan Pejabat Fungsional Pelelang guna terpenuhinya kebutuhan Pejabat Fungsional Pelelang yang memiliki kompetensi tinggi dan dalam jumlah yang mencukupi untuk menangani beban kerja seluruh permohon lelang yang diterima sehingga dapat mewujudkan lelang yang mudah, objektif, dan aman.

Faradisa Indah Puri SP, Kepala Seksi PJF III menyampaikan jika seluruh peserta uji kompetensi jenjang Mahir telah mengikuti dan lulus Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) persiapan uji kompetensi jenjang Mahir, yang merupakan syarat untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana pengaturan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2023. Materi pembelajaran PJJ uji kompetensi mencakup kompetensi teknis dan manajerial sosial kultural (mansoskul), namun tingkat kelulusan uji kompetensi masih rendah yaitu 42%, sehingga peserta yang tidak lulus akan dilakukan pembekalan dan pelatihan ulang terkait kompetensi mansoskul.

Ertri Lesmana selaku Kepala Seksi PTKP mempresentasikan implementasi Aplikasi Executive Dashboard SDM Jabatan Fungsional DJKN. Dengan adanya dashboard SDM Jabatan Fungsional DJKN, pimpinan dapat memperoleh informasi mengenai Peta Sebaran SDM Jabatan Fungsional terkini di seluruh Indonesia. Tentunya, pemutakhiran data perlu terus menerus dilakukan sehingga data yang tersaji updated.

Menanggapi hasil paparan, John Fitzgerald Erens Marcus, Kepala Subbagian Analisis Kompetensi Pegawai Biro SDM Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa perlu disiapkan tools uji kompetensi dan metode evaluasi pelatihan yang paling tepat untuk Jabatan Fungsional, termasuk pengujian terhadap mansoskul yang menyebabkan rendahnya kelulusan uji kompetensi Jabatan Fungsional di lingkungan DJKN.

Rizki Novalia Purnamasari selaku Kepala Subbidang Evaluasi Pembelajaran dan Sertifikasi, Pusdiklat KNPK menyampaikan komitmen Pusdiklat KNPK untuk mendukung DJKN khususnya pembinaan Jabatan Fungsional meningkatkan ketrampilan teknis dengan penyelenggaraan diklat dan Uji Kompetensi.

Kepala Subbagian Pengembangan SDM dan Kepemimpinan, Sekretariat DJKN, Evan Widyatama turut serta memberikan masukan mengenai timeline Uji Kompetensi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan real time. Evan, begitu biasa beliau disapa, menegaskan bahwa perlu adanya keselerasan waktu penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di lingkungan DJKN pada tahun 2024 yang telah diinisiasi oleh Direktorat TSI, mengingat terbatasnya Sumber Daya Manusia yang mendukung terselenggaranya Uji Kompetensi, baik teknis maupun mansoskul.

Senada dengan yang disampaikan Evan, Feri Romadhon Kepala Subbagian Organisasi dan Jabatan Fungsional, Sekretariat DJKN mendorong keselerasan pelaksanaan uji kompetensi sebagai salah satu bagian dari ekosistem dan tata kelola Jabatan Fungsional. Fery menekankan terbangunnya ekosistem dan tata kelola Jabatan Fungsional yang baik dan sesuai dengan standar akan mengurangi adanya permasalahan terkait jabatan fungsional di kemudian hari.

Sebagai penutup, Erris mengafirmasi jika kolaborasi dan koordinasi dengan Biro SDM Kementerian Keuangan, Sekretariat DJKN serta Pusdiklat KNPK berjalan dengan sangat baik. Sinergi dalam meningkatkan kompetensi Pejabat Fungsional untuk memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada stakeholder.

(Ditulis oleh Nurul Latifatun Nisa/ Subdit PJF; Dokumentasi: Direktorat TSI)