Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghadiri acara serah terima Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Rabu (29/11) di Auditorium Kementerian PUPR. Ia mengapresiasi jajaran Kementerian PUPR yang telah secara transparan menyampaikan kepada masyarakat atas anggaran pembangunan dan infrastruktur yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai bentuk dukungan negara untuk kesejahteraan rakyat melalui #uangkita atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ini adalah simbol dari kehadiran negara melalui #uangkita atau APBN yang berupa pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya aktivitas ini, bisa ditunjukkan kepada masyarakat bahwa pembangungan berasal dari uang rakyat dan kembali manfaatnya kepada masyarakat,” ujarnya.

Pada seremoni kali ini, nilai BMN yang diserahterimakan sampai dengan Oktober 2023 seluruhnya sebesar Rp15,3 triliun, terdiri dari BMN yang dihibahkan sebesar Rp13,8 triliun, dan BMN yang dialihstatuskan penggunaannya sebesar Rp1,5 triliun.

Adapun rincian BMN yang diserahkan secara simbolis yaitu kepada 6 kementerian/lembaga, 7 pemerintah provinsi, 17 pemerintah kota, 43 kabupaten, dan 1 yayasan. Dalam hal ini, termasuk infrastruktur yang diserahkan terdiri dari infrastruktur sumber daya air senilai Rp 135,75 miliar, Bina Marga senilai Rp 1,456 triliun, Cipta Karya senilai Rp 10,9 triliun dan perumahan senilai Rp 2,915 triliun.

Salah satu BMN yang diserahkan kali ini adalah untuk menunjang destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) di Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, Mandalika. "Itu termasuk di dalamnya infrastruktur konektivitas, sumber daya air, permukiman dan perumahan yang merupakan sebuah upaya pemerintah untuk membangun secara ekosistem dan menciptakan nilai ekonomi dalam rangka pengembangan pariwisata di Indonesia," ujarnya.

Menkeu berharap seluruh kementerian/lembaga, lembaga pemerintah pusat dan daerah penerima hibah dapat terus memelihara aset-aset barang milik negara yang telah diserahterimakan. 

“Ini adalah bagian penting bagi kita untuk membangun trust atau rasa percaya dari publik terhadap pemerintah yang mengelola keuangan negara. Trust atau rasa percaya dari masyarakat adalah modal sosial yang sungguh luar biasa sangat penting untuk Indonesia meneruskan perjalanannya menuju Indonesia maju,” pesan Menkeu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa serah terima BMN merupakan bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan. Hal ini juga merupakan bagian dari amanah tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pengelolaan BMN, yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

"Penyerahan BMN ini atas panduan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan kepada Kementerian PUPR. Program yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Kementerian PUPR kita laporkan kembali kepada masyarakat, yang tidak hanya dalam bentuk infrastruktur ekonomi yang besar seperti bendungan dan jalan tol, namun juga infrastruktur kerakyatan seperti jembatan gantung. Terdapat jembatan gantung yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR, hampir 600 jembatan gantung," kata Menteri Basuki. (erk/tws/ek)