Jakarta -  Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berkerja sama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) dan konsorsium Boston Consulting Group (BCG) mengadakan kegiatan Focus Group Discussion dan Workshop bertajuk “Jakarta: Baseline, Benchmark, and Future”, pada Jumat (10/11) di Jakarta.

Sejalan dengan tugas dan tanggung jawab DJKN sebagai Pengelola Barang, kegiatan FGD dan Workshop ini dihadiri oleh unsur Pengguna Barang pada Kementerian Keuangan yaitu Biro Manajemen dan Pengadaan BMN Sekretariat Jenderal, maupun Kementerian/Lembaga di antaranya Sekretariat Negara, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Hadir pula pada kegiatan dimaksud dari unsur pemerintah daerah yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bogor, dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan; unsur akademisi dari Universitas Indonesia termasuk Staf Khusus Menteri PUPR Dr. Ir. Firdaus Ali, M.Sc., serta  pemangku kepentingan lain seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Realestat Indonesia (REI), dan Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) sebagai advokasi penyediaan akses bagi penyandang disabilitas termasuk di fasilitas-fasilitas umum.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban, dalam sambutannya menyampaikan bahwa nilai Barang Milik Negara (BMN) di Jakarta signifikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. “Data kami menunjukan setidaknya per Oktober 2023 ini tercatat BMN di Jakarta bernilai hampir Rp1.600 triliun”, ungkap Rionald.

Rionald melanjutkan, nilai tersebut mengindikasikan urgensi pengelolaan BMN secara komprehensif, memperhatikan aspek-aspek penting selain yang secara langsung muncul di permukaan yaitu aspek ekonomis. “Nilai tidak semata menjadi angka melainkan sungguh memiliki arti, value untuk berkontribusi menjawab sebagian tantangan bersama kota kita ini”, lanjutnya.

Rionald Silaban berharap agar FGD dan Workshop ini dapat menggali insight khususnya bagi pengelolaan BMN di Jakarta.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Direkur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Encep Sudarwan menjelaskan tujuan penyelenggaraan FGD dan Workshop ini. “FGD ini merupakan sarana untuk menyampaikan kajian antara dari proses baseline dan benchmarking aset-aset negara yang ada di Jakarta ketika Ibu Kota Negara berpindah, dengan tujuan menggali aspirasi dari para pemangku kepentingan”, jelasnya.

Pelaksanaan FGD dan Workshop ini dibagi ke dalam 4 (empat) sesi dengan menghadirkan pembicara Lenita Tobing, Haikal Siregar, Daven Tjandradjaja dari BCG Indonesia, dan Ryan Taylor serta Anne-Katrin Kaschadt, dari BCG BrightHouse. (hy/foto: PII)