Jakarta – Hari Pahlawan bukan hanya sekadar momentum untuk mengenang perjuangan masa lalu. Lebih dari itu, melalui momentum ini kita dapat merefleksikan kembali nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan oleh para pendahulu, dalam memperjuangan kedaulatan dan kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dedi Syarif Usman saat membuka acara Webinar dengan tema Pahlawan Diplomasi: Melindungi WNI di Seluruh Penjuru Negeri yang dilaksanakan pada Jumat (10/11) secara daring.

Sesditjen KN menambahkan, nilai-nilai perjuangan para pahlawan hendaklah tidak berhenti. “Merdekanya suatu negara, membawa tantangan-tantangan berikutnya untuk bagaimana terus bisa mempertahankan kedaulatan yang ada. Jika dulu kita secara fisik dan mental berjuang berhadapan dengan kolonialisme, namun kini tantangan semakin meningkat. Bukan tentang fisik peperangan, tapi berbagai hal dalam konteks perjuangan ekonomi, sosial, politik dan berbagai aspek lainnya,” ungkap Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan konsep sudut pandang dalam menilai jiwa kepahlawanan kini semakin luas. “Pahlawan adalah mereka yang berjuang menghidupi keluarga, pahlawan adalah mereka yang berpikir menghasilkan inovasi bagi negeri, mempertahankan kedaulatan, pahlawan adalah mereka yang mendedikasikan tenaga dan pikiran demi terciptanya Indonesia yang terus membaik dan sejahtera, pahlawan adalah mereka yang bekerja dalam senyap, tapi berkontribusi pasti,” jelasnya.

Sebelum beranjak ke sesi sharing session, Dedi menyampaikan diplomasi menjadi alat yang sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. “Kita akan mengeksplorasi lebih jauh, melihat dari sisi kepahlawanan dalam hal diplomasi. Diplomasi adalah bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia di mata dunia. Berbagai persoalan hubungan antar bangsa yang juga mempengaruhi kebijakan dalam negeri, diselesaikan dalam ranah diplomasi. Bukan hanya itu, persoalan mobilisasi warga negara dan pertukaran keahlian memerlukan kemampuan diplomasi yang baik,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menyatakan bahwa perlindungan WNI yang berada di luar negeri adalah prioritas utama. Berbagai macam kasus yang dialami oleh WNI di luar negeri diselesaikan dengan cara diplomasi.

Judha mengungkapkan tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam menjalankan tugasnya melindungi WNI di luar negeri. “Tantangan terbesar kami adalah rendahnya kesadaran WNI untuk lapor diri, tata kelola migrasi, dan moral hazard,” ungkapnya.

Melengkapi paparan di atas, Judha mengajak untuk masyarakat ikut berperan aktif dalam upaya pelindungan WNI. “Upaya yang dapat dilakukan oleh kita adalah dengan cara mengedukasi dan meningkatkan kesadaran  tentang migrasi yang aman, dan memastikan warga yang hendak berangkat ke luar negeri sesuai prosedur, memastikan pelaporan kasus diikuti dengan pelaporan terhadap pelaku, bisa juga melalui kerjasama dan kemitraan, membantu proses rehabilitasi dan reintegrasi korban, serta melakukan monitoring public terhadap program-program anti TPPO,” jelas Judha. (Bk)