Pontianak - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemulihan Ekonomi Indonesia masih dalam momentum yang kuat sebagaimana disampaikan dalam Rilis APBN KiTa edisi April 2023. Sampai akhir April 2023, APBN masih berkinerja baik.

Sebagai implementasi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395/KMK.01/2022 tentang Program Penguatan Regional Chief Economist dalam Rangka Kesinambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan, dan dalam rangka memberikan informasi kepada public terkait kinerja pelaksanaan APBN serta sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan APBN di Wilayah Kalimantan Barat, Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Kalimantan Barat (Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, Kanwil DJKN Kalimantan Barat, dan BDK Pontianak) kembali mengadakan kegiatan Konferensi Pers APBN  Kalimantan Barat Edisi Bulan Mei  Tahun 2023 secara hybrid pada Jumat, (26/05) untuk membahas dan memaparkan informasi kepada publik mengenai kinerja APBN Kalbar realisasi hingga April 2023 dengan agenda kegiatan berupa Press Release APBN KiTa Regional Kalimantan Barat Edisi bulan Mei 2023.

Kepala Bidang Piutang Negara Rohmat yang mewakili Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat menyampaikan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari DJKN Kalimantan Barat untuk realisasi capaian sampai dengan April 2023 total sebesar Rp10.909.071.396 atau 28,65 persen dengan rincian PNBP aset BMN sebesar  Rp8.244.168.927. “Sedangkan PNBP dari Biad Piutang Negara dengan total sekitar  Rp9.154.612,05 dan PNBP Bea Lelang sebesar Rp2.935.149.232,” ujarnya.

Sebagai informasi, Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada Triwulan I-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,65 persen (yoy). Dari sisi produksi, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 27,58%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 14,05 persen. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan yang tumbuh sebesar 5,79 persen (yoy), Kalimantan Barat berada di urutan ketiga setelah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Kalimantan Barat memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,72 persen dari 5,79 persen atau sebesar 12,43 persen dari total pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan yang didominasi oleh Industri Pengolahan, Konstruksi, Pertambangan, dan Penggalian.

Pada April 2023, tingkat inflasi (gabungan 3 kota IHK di Kalimantan Barat) adalah sebesar 4,36 persen (yoy) atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen dari 110,89 pada April 2022 menjadi 115,72 pada April 2023. Sedangkan, inflasi dari bulan ke bulan (April 2023 terhadap Maret 2023) di Kalimantan Barat adalah sebesar 0,48 persen. Penyumbang utama inflasi bulanan, di antaranya adalah komoditas angkutan udara 0,19 persen, minuak goreng 0,05 persen, dan telur ayam ras 0,04 persen.

Sampai dengan 30 April 2023, belanja negara dalam APBN Kalbar tercapai sebesar Rp8.775,88 miliar atau sebesar 29,05 persen dari total pagu anggaran. Realisasi belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp2.670,07 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp6.105,81 miliar. Serapan belanja yang meningkat dibanding tahun 2022 diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi Kalimantan Barat.

Pendapatan negara dalam APBN Kalbar melanjutkan kinerja baik hingga April 2023. Hingga akhir April 2023, pendapatan negara dalam APBN Kalbar tercapai sebesar Rp3.922,90 miliar atau sebesar 32,47 persen dari target APBN Kalbar 2023. Penerimaan ini masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, yaitu dari PPN dan PPh masing-masing sebesar Rp1.532,93 miliar dan Rp1.710,43 miliar.

Sampai dengan tanggal 30 April 2023, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp896,50 miliar untuk 12.088 Debitur. Sama seperti tahun sebelumnya, penyaluran KUR terbesar terdapat di Kabupaten Kubu Raya dengan total penyaluran Rp135,68 miliar dan diikuti oleh Kota Pontianak dengan penyaluran Rp117,68 miliar.

Sedangkan, jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sampai dengan 30 April 2023 mencapai 3.049 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp14,06 miliar. Kota Pontianak menjadi wilayah dengan jumlah debitur UMi paling banyak yaitu 624 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp2,49 miliar dan diikuti oleh Kabupaten Sanggau sebesar Rp2,74 miliar. Sementara itu, berakhirnya bulan April 2023 belum terdapat penyaluran UMi di Kabupaten Melawi. (Ditulis oleh: Arya Putra/ Bidang KIHI Kanwil DJKN Kalbar)