Rabu (3/5) DJKN mengadakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT Sektor Perbankan Triwulan I 2023 secara virtual yang dihadiri oleh perwakilan dari Kanwil DJKN/KPKNL serta dari Bank Mandiri dan BRI. Dalam kesempatan ini, Kanwil DJKN yang hadir adalah yang meraih Pokok Lelang tertinggi selama Triwulan I Tahun 2023 atas permohonan lelang dari Bank Mandiri dan BRI yaitu Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung (SJB), Kanwil DJKN DKI Jakarta, Kanwil DJKN Jawa Barat, Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulseltrabar), serta Kanwil DJKN Jawa Timur.

Rapat diawali dengan sambutan dari Direktur Lelang Joko Prihanto yang menyampaikan apresiasi atas sinergi antara perbankan dengan DJKN yang sudah sangat baik saat ini. Diharapkan, melalui kegiatan koordinasi dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT selama Triwulan I 2023 dan merumuskan bersama langkah-langkah strategis guna meningkatkan  produktivitas lelang di triwulan berikutnya.

Dalam kesempatan itu, Kasubdit Pengembangan dan Analisis Data Lelang pada Direktorat Lelang, Erris Eka Sundari menyampaikan presentasi terkait capaian lelang secara nasional dari Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Capaian kinerja lelang bulan Januari s.d. Maret 2023 sebesar Rp7,72 T dan PNBP lelang sebesar Rp0,17 T yang didominasi oleh lelang Pasal 6 UUHT yaitu sebesar 28,69 persen dari total hasil lelang, sedangkan lelang pailit sebesar 7,22 persen.

Lelang turut berperan dalam perekonomian nasional, yakni untuk membantu pemulihan keuangan negara dan penegakan hukum (penjualan barang rampasan, sitaan dan BMN), membantu penyelesaian NPL dan mendukung fungsi intermediasi perbankan (pencairan agunan dengan penjualan lelang) dan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian (meningkatkan potensi nilai barang dan membuka lapangan kerja).

Sampai dengan Triwulan I 2023, kontribusi pokok dan PNBP lelang terbesar berasal dari Kanwil DJKN Jawa Timur sebesar Rp572.131.281.749 (pokok lelang) dan Rp23.373.651.280 (PNBP lelang). Permohonan lelang terbanyak ada pada Kanwil DJKN Jawa Barat yaitu 1.593 permohonan lelang dengan 1.636 frekuensi lelang. Adapun lelang laku terbesar pada Kanwil DJKN Balinusra yaitu sebesar 19,5 persen.

Dari 20 bank berkinerja lelang terbaik, BCA berkontribusi sebesar Rp508.776.339.077 untuk pokok lelang, dengan PNBP lelang sebesar Rp20.376.553.566. Frekuensi lelang tertinggi ada pada BRI sebesar 2.244 frekuensi, dan produktivitas lelang tertinggi ada pada Bank OCBC NISP yaitu sebesar 32,39 persen.

Pihak Bank Mandiri diwakili oleh Vice President Retail Credit Recovery Group, Ilham Soetansah menyampaikan bahwa manfaat pelaksanaan lelang bukan hanya menghasilkan laku lelang, namun juga sebagai bagian dari pressure kepada nasabah/debitur yang akan segera membayar hutangnya kepada Bank Mandiri (pralelang). Pada triwulan I 2023, Bank Mandiri membukukan Rp149 milyar untuk laku lelang dan Rp210 milyar untuk pralelang

Adapun pihak BRI diwakili oleh Dept Head Divisi CRR, Wisnu Yudha Ananto menyampaikan apresiasi kepada DJKN karena capaian lelang BRI secara YoY telah meningkat cukup baik, di mana pada triwulan I tahun 2023, capaian lelang BRI telah mencapai di atas Rp300 milyar, dibandingkan pada tahun 2022 yang berada pada angka Rp198 milyar. BRI mengharapkan trend kenaikan pokok lelang dapat terus dipertahankan, sehingga BRI dapat melebihi pokok lelang tahun sebelumnya. BRI juga menyampaikan terima kasih pada DJKN atas “dampak lelang” yang walaupun belum diakui sebagai kinerja DJKN, namun nilainya cukup besar bagi BRI yaitu sekitar Rp120 milyar.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan Moderator Nurintan Rismauli Marpaung, Kepala Seksi Analisis Data, Informasi, dan Publikasi Lelang. Dalam forum tersebut, Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat, Tavianto  menyampaikan bahwa Kanwil DJKN Jawa Barat siap untuk berkolaborasi dengan perbankan secara lebih berkualitas.

Selanjutnya, mewakili Kanwil DJKN DKI Jakarta, Ida Novianti, Kepala Bidang Lelang menyampaikan bahwa Kanwil DJKN DKI Jakarta mendukung percepatan pelaksanaan lelang eksekusi HT, namun tetap memperhatikan legalitas subjek dan objek lelang.  
 
Menanggapi PMK Nomor 41 Tahun 2023, Direktorat Lelang yang diwakili oleh Mohammad Akyas menyampaikan bahwa mengacu pada Pasal 2 ayat (1) PMK tersebut, maka ketika agunan telah diambil alih secara sempurna oleh bank (telah menjadi AYDA) kemudian dijual pada pihak lain, maka saat itulah dikenakan PPN berdasarkan PMK tersebut. Namun sepanjang PMK yang mengatur mengenai pengenaan PPN dalam lelang ini belum terbit, maka KPKNL belum akan memungut PPN dari pembelian melalui lelang.

Perbankan mengharapkan adanya simplifikasi layanan dan percapatan penetapan tanggal lelang atas permohonan lelang yang diajukan. Menanggapi hal tersebut, Palomes, Pejabat Lelang pada KPKNL Bogor sebagai perwakilan Jafung Pelelang yang sekaligus juga Ketua Perkumpulan Pejabat Lelang Negara (PPLN) menyampaikan bahwa jumlah permohonan lelang yang diterima oleh KPKNL sangat banyak dan tidak sebanding dengan jumlah Jafung Pelelang yang ada saat ini, menyebabkan para Jafung Pelelang akan menetapkan jadwal lelang sesuai dengan antrian yang ada, memprioritaskan lelang yang sudah memiliki pembeli potensial dan masa insolvensi dan jangka waktu penilaian sudah akan berakhir.

Semoga dengan rapat koordinasi ini, jalinan komunikasi antara perbankan dan DJKN dapat terus ditingkatkan, baik di tingkat pusat maupun vertikal, agar permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan lelang, dapat ditemukan solusinya sehingga berdampak pada peningkatan kinerja lelang di masa yang akan datang.

Redaksi dan Foto : Tim Humas Direktorat Lelang