Pontianak - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemulihan Ekonomi Indonesia masih dalam momentum yang kuat sebagaimana disampaikan dalam Rilis APBN KiTa edisi Februari 2023 pada 22 Februari lalu. Menurut rilis BPS, pertumbuhan ekonomi kuartal terakhir berada di angka 5,1 persen dan pertumbuhan ekonomi secara kumulatif di tahun 2022 adalah sebesar 5,3 persen. Hal ini menunjukkan pola pemulihan yang resilien dan sangat meyakinkan karena selama 5 kuartal berturut-turut, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di atas 5 persen.

Sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan APBN di Wilayah Kalimantan Barat, Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Kalimantan Barat (Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, Kanwil DJKN Kalimantan Barat, dan BDK Pontianak) kembali mengadakan Konferensi Pers APBN  Kalimantan Barat Edisi Februari Tahun 2023 secara hybrid pada Kamis, (23/02) untuk membahas dan memaparkan informasi kepada publik mengenai kinerja APBN Kalbar realisasi hingga Januari 2023.

Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat Tetik Fajar Ruwandari menyampaikan bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari DJKN Kalimantan Barat untuk realisasi capaian sampai dengan Januari 2023 total sebesar Rp4.085.707.147,00 atau 15,07 persen dengan rincian PNBP aset BMN sebesar Rp3.783.755.903,00. “Sedangkan PNBP dari Biad Piutang Negara dengan total sekitar  Rp1.090.910,00 dan PNBP Bea Lelang sebesar Rp300.860.334,00,” ujarnya.

Selain itu, pendapatan negara dalam APBN Kalbar melanjutkan kinerja baik di awal tahun 2023 dengan tumbuh 24,51 persen (yoy). Dalam APBN 2023 di Provinsi Kalimantan Barat, target pendapatan negara memang menunjukkan penurunan 6,49 persen dibandingkan dengan target tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh turunnya target komoditas bea keluar/pungutan ekspor seiring dengan tren menurunnya harga CPO dan turunannya yang sudah termoderasi serta turunnya volume ekspor komoditas mineral (bauksit) karena berkurangnya permintaan global. Hingga 31 Januari 2023, kinerja pendapatan negara di Kalbar terealisasi Rp1.025,89 miliar atau sekitar 9,62 persen dari target Rp10.669,48 miliar. Realisasi ini terdiri dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp975,06 miliar (9,86 persen) yang didominasi oleh PPh dan PPN sebagai penyumbang terbesar dalam porsi penerimaan negara lingkup Kalimantan Barat. Sedangkan, dari sisi PNBP realisasi hingga bulan Januari telah mencapai Rp50,83 miliar atau sekitar 6,53 persen dari target Rp778,08 miliar.

Kinerja baik APBN di Kalimantan Barat berlanjut hingga bulan Januari 2023. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi belanja negara dalam APBN Kalbar hingga 31 Januari 2023 yang mencapai Rp1.741,99 miliar atau sekitar 5,83 persen dari total pagu belanja Rp29.867,51 miliar. Realisasi ini menunjukkan pertumbuhan 40,77 persen dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Total realisasi belanja tersebut terdiri dari Realisasi belanja pemerintah pusat (K/L) sebesar Rp290,40 miliar (2,82 persen) dan Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1.451,60 miliar (7,41 persen).

(Ditulis oleh: Arya Putra/ Bidang KIHI Kanwil DJKN Kalbar)