Makassar – Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan mengadakan konferensi pers APBN Regional Sulawesi Selatan secara luring di hadapan awak media pada Kamis, (26/01) di Jalan Gunung Bawakaraeng, Makassar. Acara ini dihadiri oleh seluruh perwakilan eselon II Kementerian Keuangan yaitu Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat dan Kanwil DJPB Sulawesi Selatan. Kepala Balai Diklat Makassar menjadi moderator dalam perilisan data APBN tersebut.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Supendi memaparkan secara menyeluruh kondisi perekonomian di Sulawesi Selatan dengan dua topik utama yakni perkembangan perekonomian tahun 2022 dan realisasi (sementara) pelaksanaan APBN tahun 2022. Dari aspek ekonomi makro di Sulawesi Selatan, disebutkan pertumbuhan ekonomi secara year on year pada triwulan III tubuh sebesar 5,67 persen. Pada tahun 2022 inflasi lebih fluktuatif dibandingkan tahun sebelumnya, terutama karena pengaruh geopolitik konflik internasional. Kinerja ekspor semakin menguat sehingga membuat neraca perdagangan surplus USD173,69 juta.

Dari sisi realisasi APBN Sulawesi Selatan, diketahui pendapatan tahun 2022 naik 24,6 persen dari tahun 2021, dengan rincian penerimaan perpajakan sebesar Rp13,13 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,69 triliun. “Kinerja pendapatan sayangnya kurang diikuti dari sisi belanja. Pada belanja ada kontraksi,” ungkap Supendi. Data menunjukkan penurunan belanja sebesar 0,58 persen dari tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 98,08 persen yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp20,17 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp29,64 triliun.

Dalam presentasi mengenai kinerja Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat khususnya untuk provinsi Sulawesi Selatan, Supendi mengatakan capaian sertifikasi sebesar 386 persen dengan realisasi 1.162 bidang tanah. Tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai standar barang dan standar kebutuhan tercapai 81,1 persen dari target 65 persen.

“Ada beberapa proyek strategis nasional yang didanai dari Lembaga Manajemen Aset Negara, seperti Bendungan Pamukkulu, Bendungan Passelloreng, Irigasi Baliase dan kereta api Makassar-Parepare, dengan total realisasi pendanaan sebesar Rp203,63 miliar,” terangnya.

DJKN juga, lanjutnya, menyelesaikan beberapa Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) yakni penetapan status menjadi Barang Milik Daerah untuk SDN Sangir Makassar, penetapan status menjadi BMN untuk asrama Kodim 1408/Makassar, pelepasan penguasaan kepada Universitas Muhammadiyah dan pelepasan penguasaan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Veteran Palopo.

Terkait kinerja pelayanan lelang, dijelaskan bahwa nilai pokok lelang tercapai sebesar Rp1,8 triliun atau 132 persen dari target. “Selama empat tahun terakhir ada tren kenaikan realisasi pokok lelang, puncaknya tahun 2021 sebesar Rp2,2 triliun,” lanjut Supendi.

Untuk pengurusan piutang negara, di tahun 2022 terdapat 141 berkas yang terselesaikan dengan nilai Rp13,48 miliar. Dengan demikian, outstanding piutang negara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp207,47 miliar dan USD1,4 juta. Dalam pelaksanaan crash program, keringanan utang yang diberikan adalah untuk 27 debitor dengan nilai piutang negara sebesar Rp0,32 miliar.

“Capaian PNBP yang dikelola DJKN dalam empat tahun ini tertinggi di tahun 2022 ini sebesar Rp89,17 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum masa pandemi,” tegas Supendi. PNBP DJKN di provinsi Sulawesi Selatan terealisasi 160,5 persen dari target, yang bersumber dari pengelolaan aset sebesar Rp53,11 miliar, pelayanan lelang sebesar Rp35,83 miliar dan piutang negara sebesar Rp0,21 miliar. 

“Kami mohon dukungan dan informasi dari teman-teman media, sampaikan ke kami hal-hal yang perlu diperbaiki. Kami akan berbagi informasi yang ada berkenaan dengan keterbukaan pengelolaan APBN di Sulawesi Selatan,” ujar Supendi menutup acara.