Samarinda – Kementerian Keuangan RI mencatat performa lebih baik terkait kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2022, hal ini menjadi modal kuat Indonesia dalam merespon tantangan global di tahun 2023. Mengawali agenda awal tahun 2023, serta penyampaian kinerja tahun 2022 kepada masyarakat khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Keuangan Regional Kalimantan Timur selenggarakan kegiatan talkshow APBN bersama TVRI Kalimantan Timur dengan tema “Kinerja Positif APBN 2022 Modal Kuat Merespon Tantangan Global di Tahun 2023” pada Rabu (26/01).

Disiarkan secara langsung pada saluran TVRI Kalimantan Timur dalam acara Dialog Publika, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Timur Kusumawardhani hadir sebagai narasumber. Selanjutnya sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi, juga hadir narasumber dari Sekretaris Daerah Prov. Kalimantan Timur Sri Wahyuni dan Ekonomi sekaligus Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Rian Hilmawan.

Menjawab pertanyaan dari pewawancara Angkie Cresentia terkait kinerja Kementerian Keuangan dalam mengelola APBN 2022, Kusumawardhani menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 dilihat dari indicator-indikator yang ada pada tiga kwartal pertama mencapai 5,1 sampai dengan 5,3 persen, hal tersebut disumbangkan khususnya terkait dengan konsumsi domestic pada level yang stabil, kinerja positif dari perdagangan internasional Indonesia, tingkat inflasi domestic yang bergerak pada level yang moderate dan tetap terkendali meskipun adanya lonjakan tinggi terkait harga komoditas pangan dan energi yang demikian menguatakibat dari posisi geopolitik, serta inflasi di Indonesia tahun 2022 sebesar 5,51 persen, hal ini artinya Indonesia berhasil menekan tingkat inflasi dibawah 6 persen.

“Hal ini tentu saja didukung dari kebijakan fiscal terkait dengan stabilisasi serta berfungsinya peran APBN sebagai shock absorber dari situasi kondisi perekonomian dalam negeri. Keberhasilan tersebut juga didukung dari kondisi supply dan kontribusi terhadap kebutuhan pangan serta energi nasional, termasuk dari subsidi dan kompensasi energi dan pangan, berperan dalam menjaga tingkat inflasi, terutama inflasi harga pangan” jelas Kusumawardhani.

Selanjutnya realisasi pendapatan negara di wilayah Kaltim sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai Rp35,75 Triliun atau mengalami kenaikan sebesar 71,89 persen dari pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp20,80 Triliun. Kenaikan yang sangat tinggi tersebut terutama didorong oleh lonjakan pendapatan perpajakan yang mencapai 90,77 persen dari semula Rp15,24 Triliun menjadi 29,07 Triliun. Pendapatan dari kepabeanan dan cukai juga mengalami peningkatan dari Rp3,79 Triliun pada tahun 2021 menjadi Rp4,70 Triliun atau tumbuh 23,80 persen. Tingginya pendapatan di wilayah Kaltim terutama disumbangkan oleh perpajakan dari PPh yang merupakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari migas dan nonmigas.

Menanggapi hal tersebut, Rian Hilmawan menyampaikan berdasarkan data dari tahun 2016-2022 menunjukkan bahwa sector pertambangan masih merupakan sector dengan realisasi investasi terbesar untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Kemudian diikuti dengan sector perkebunan khususnya permintaan minyak nabati yang mempengaruhi realisasi sector investasi tersebut.

“Ada beberapa data yang cukup menarik yang dikumpulkan, yaitu tumbuhnya sektor-sektor tersier. Adanya pergeseran bahwa investasi ini mulai mengarah ke sector-sektor non ekstraktif. Dalam hal ini, data yang kami miliki yaitu perkembangan terbesar pada konstruksi, hal ini mungkin juga dipengaruhi dari adanya re-lokasi Ibu Kota Nusantara” jelas Rian.

Dilihat pada posisi tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur menunjukkan tren yang positif. Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 tercatat sebagai daerah yang memiliki nilai ekspor tertinggi kedua secara nasional setelah Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Sri Wahyuni menjelaskan salah satu factor tersebut adalah kebutuhan krisis energi dunia, dan hal ini menjadi kesempatan Kaltim mengoptimalkan kesempatan tersebut.

“Kita melihat optimisme 2023, berdasarkan apa yang terjadi di tahun 2022. Dengan tidak ada laginya refocusing, kita lebih leluasa untuk mengadakan kegiatan pembangunan ekonomi, aktivitas social, budaya, masyarakat. Ketika hal ini dilakukan, ini akan memicu pergerakkan sirkulasi ekonomi di Kaltim” ujar Sri Wahyuni.

Lebih lanjut, optimism tahun 2022 yang sudah ada menjadi semangat pemerintah daerah untuk capaian 2023 yang lebih baik. Dalam posisi transisi menuju endemic, keleluasaan melakukan aktivitas akan makin besar untuk masyarakat. Hal ini menjadi amanat pemerintah daerah untuk menyelesaikan visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur.

Selanjutnya strategi optimalisasi pendapatan negara dilakukan dalam beberapa hal. Pertama, melakukan penyempurnaan regulasi/kebijakan di berbagai bidang. Kedua, mengoptimalkan tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP sebagai instrument regulatory akan diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi, mendukung dunia usaha, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Pemanfaatan asset pemerintah yang tidak digunakan untuk pelaksanaan tusi instansi seperti gedung bangunan atau tanah dapat dimanfaatkan melalui sewa oleh mayarakat luas. Pemanfaatan aset pemerintah untuk digunakan oleh masyarakat memiliki multi dimesi yaitu mendorong terciptanya iklim usaha, mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan aset yang berdampak pada penghematan pengeluaran negara dan sekaligus memberikan pemasukan kepada negara berupa PNBP” ungkap Kusumawardhani.

Kusumawardhani mewakili Kementerian Keuangan pada kinerja tahun 2022, mengapresiasi pemerintah daerah, masyarakat, ataupun swasta yang telah melakukan kolaborasi bersama Kementerian Keuangan untuk bisa menggiatkan perekonomian domestic serta upaya dalam pemulihan ekonomi akibat pandemic.

“Untuk tahun 2023 dengan tantangan yang semakin besar, meskipun kita tetap memiliki optimism yang tinggi terkait dengan situasi dan kondisi namun harus tetap waspada. Tapi tentu saja, kami sebagai  kementerian pusat tetap membutuhkan banyak sinergi dan kolaborasi serta dukungan baik dari sisi antar kementerian/lembaga ataupun dari sisi pemerintah daerah” tutup Kusumawardhani. (teks/foto: ard/mfs)