Banda Aceh – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh berhasil menghimpun sebesar Rp27,6 miliar atau sebesar 132,32 persen dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 20,8 miliar yang berasal dari PNBP Aset, PNBP piutang Negara, dan PNBP Lelang. Hal ini disampaikan Kepala Kanwil DJKN Aceh Syukriah saat Media Gathering Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh pada Rabu (28/12) di Hotel Grand Arabia Banda Aceh.

Ia juga menyampaikan capaian realisasi pokok lelang sebesar Rp145 miliar atau 184,26 persen dari target Rp79 miliar dan penurunan outstanding piutang Negara sebesar Rp3,8 miliar atau 133,79 persen dari target sebesar Rp2,15 miliar.

“Selain itu, Kanwil DJKN Aceh juga berhasil melakukan persertipikatan BMN (Barang Milik Negarared) berupa tanah sebanyak hampir empat ribu bidang tanah atau mencapai 107,35 persen dari target yang ditetapkan sebesar 3,7 ribu bidang tanah,” ujarnya.  

Selain itu, Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2022 menghadirkan pojok Special Mission Vehicle (SMV) yang berisi enam dari delapan SMV Kementerian Keuangan, diantaranya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI), PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII), PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF), PT Geo Dipa Energi (PT. GDE), dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).  

Hadirnya pojok SMV ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh sehingga nantinya dapat mengurangi ketergantungan Aceh terhadap dana transfer pusat.

Dalam Acara tersebut, hadir Kepala Kementerian Keuangan Aceh Safuadi yang didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Aceh Imanul Hakim, Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh Syukriah HG dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Aceh Anthoni Manullang turut menyampaikan capaian kinerja Kementerian Keuangan Aceh sepanjang tahun 2022.

Kepala Kanwil DJP Aceh Imanul Hakim mengatakan Kanwil DJP mencapai target penerimaan sebesar 116,26 persen atau Rp5,22 triliun. Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan adalah penyumbang porsi terbesar PDRB Aceh sebesar 30,06 persen. Penerimaan sektor pertambangan masih didominasi pertambangan batubara.

Ia juga menyampaikan kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebanyak 338 ribu lebih SPT yang disampaikan wajib pajak atau sebesar 106,19 persen dari target yaitu 318 ribu SPT.

“Pada tahun 2022 ini Direktorat Jenderal Pajak juga mencanangkan Program Pengungkapan Sukarela dan capaian Kanwil DJP Aceh dalam Program Pengungkapan Sukarela untuk harta yang belum dilaporkan di SPT sebesar Rp838 miliar lebih, dengan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp87,7 miliar dari 1828 wajib pajak,” ujarnya.

Kepala Kanwil DJBC Aceh Safuadi menyampaikan realisasi penerimaan negara sebesar Rp63,92 miliar atau sebesar 150,49 persen dari target yang telah ditetapkan yang terdiri dari bea masuk sebesar Rp13,62 miliar, bea keluar sebesar 48,23 miliar dan cukai sebesar Rp2,08 miliar. Hingga Desember 2022, Kanwil DJBC menambahkan satu PDPLB dengan produk berupa PAO (Palm Acid Oil) dan telah menerbitkan sebanyak 22 surat keputusan atas pembebasan bea masuk dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dalam rangka Hulu Migas Bumi.

“Sisi pengawasan Kanwil DJBC Aceh Berhasil melakukan 950 penindakan dan telah mengamankan 3,3 juta batang rokok illegal dengan potensi kerugian sebesar Rp3,8 miliar,” ujarnya.

Selain itu, Kanwil DJBC Aceh juga berhasil melakukan penindakan terhadap upaya masuknya penyelundupan narkotika yang masuk ke Indonesia yang meliputi penindakan atas 1408 kg Methampethamine, 335 ribu ekstasi, 20 ribu butir happy five dan 61 ribu kg ganja.

Kepala Kanwil DJPb Aceh Anthoni Manullang mengatakan Kanwil DJPb Aceh berhasil melakukan realisasi belanja pemerintah pusat (K/L) sebesar Rp14,1 triliun atau sebesar 94,39 persen dari PAGU yang ditetapkan sebesar Rp15 triliun.

Ia juga menyampaikan kontribusi realisasi 5 K/L terbesar yaitu Kementerian Agama (20,43 persen), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (18,2 persen), Kementerian Pertahanan (16,35 persen), Kepolisian RI (12,76 persen), Kementerian Pendidikan dan Budaya (10,85 persen) dan K/L lainnya (21,4 persen).

“Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah-red), pemerintah memiliki kebijakan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dimana setiap debitur KUR memperoleh subsidi bunga yang ditanggungnya sebesar 6 persen per tahun,” ujarnya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada Kanwil DJPb, jumlah pembiayaan KUR yang telah disalurkan mencapai Rp2,85 triliun kepada 42 ribu pelaku UMKM. Sektor yang paling banyak memperoleh pembiayaan KUR adalah sektor perdagangan besar dan eceran, sektor pertanian, perburuan dan kehutanan.