Jakarta - Pada tahun 2022, Pemerintah telah menyediakan alokasi investasi sebesar Rp10 triliun dalam postur APBN, dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Pooling Fund Bencana (PFB). Tiga BUMN penerima investasi tersebut yakni PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), serta PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF). Hal ini diungkap oleh Hal ini diungkap oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban dalam acara Government Investment for Greener Environment  di Gedung Dhanapala, Jakarta pada Jumat (16/12).

Dalam rangkaian acara tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian BUMN dengan tiga penerima investasi Pemerintah, menandatangani Letter of Commitment (LoC) sebagai bentuk komitmen atas investasi tersebut. Penandatanganan ini turut disaksikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, serta perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta jajaran seluruh Direksi SMV Kemenkeu.

“Hari ini penandatanganan dari 3 CEO ini adalah semacam komitmen profesional dari CEO yang mendapatkan PMN. Jadi 3 (untuk BPDLH) plus 5 (untuk PLN) plus 2 (untuk SMF) itu berarti Rp10 triliun. Itu adalah angka yang sangat besar. Jadi, tadi masing-masing CEO menandatangani semacam komitmen performance, yang akan diraih dari PMN yang sudah atau sedang akan dicairkan dari APBN kita untuk Tahun 2022 ini,” tegas Menkeu saat memberikan sambutan pada acara ini.

Dari alokasi investasi tersebut, PLN menerima PMN sebesar Rp5 triliun yang digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usahanya, dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan Perseroan untuk membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Sebesar Rp2,4 triliun digunakan untuk membiayai proyek distribusi termasuk Pembangkit EBT Listrik Desa (Lisdes) Penunjang Program Lisdes.

Sedangkan PT SMF mendapatkan tambahan PMN sebesar Rp2 triliun untuk mendukung program satu juta rumah. PMN ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Perseroan untuk menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui penyediaan sumber dana jangka menengah atau jangka panjang kepada penyalur KPR Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dengan adanya perumahan yang layak juga akan menghasilkan lingkungan yang lebih layak karena tertata dengan lebih baik.

Selain pemberian PMN, upaya mengelola lingkungan hidup adalah dengan pembentukan PFB atau Dana Bersama Penanggulangan Bencana (DBPB). Untuk mengelola DBPB, Menteri Keuangan telah menugaskan BPDLH atau Indonesia Environment Fund (IEF), dengan alokasi investasi pada tahun 2022 sebesar Rp3 triliun. Penyaluran dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup oleh BPDLH, diantaranya digunakan untuk pengendalian perubahan iklim, pengelolaan hutan berkelanjutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lahan gambut dan lain-lain.

Dalam akhir sambutannya, Menkeu mengingatkan kembali, agar dana yang berasal dari uang rakyat tersebut bisa hasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian. “Oleh karena itu saya minta bagi BUMN-BUMN yang mendapatkan PMN agar dapat menyampaikan apa yang didapat dari APBN dan apa yang telah di-delivered kepada masyarakat. Karena itu bagian dari akuntabilitas publik,” kata Menkeu. (aa/ak/arv)