Jakarta - PT Tuban Petrochemical Industries (TubanPetro) meminta restu para pemegang saham untuk menerbitkan saham baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan pada Senin (21/11).

Direktur Utama TubanPetro, Sukriyanto menjelaskan bahwa penambahan modal TubanPetro merupakan pelaksanaan RUPSLB tanggal 6 Oktober 2022. “Menyetujui rencana penambahan modal TubanPetro sebesar Rp2,37 triliun melalui Penerbitan Saham Seri B sebanyak 124.630 saham”, ungkapnya.

Sukriyanto menambahkan, penerbitan saham baru tersebut dilakukan dengan penawaran terbatas kepada PT Pertamina (Persero). Sedangkan pemegang saham lain tidak akan menggunakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) serta menerima terjadinya dilusi atas kepemilikan sahamnya.

Lebih lanjut Sukriyanto menjelaskan, seluruh dana yang diterima oleh TubanPetro dari penerbitan saham tersebut akan disalurkan ke PT Polytama Propindo (Polytama) untuk mendanai proyek PP 2 Balongan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, sebagai salah satu Pemegang Saham TubanPetro menyampaikan tiga arahannya. Pertama, meminta agar penyertaan modal saham kepada Polytama nantinya dapat segera dilakukan agar proyek PP 2 Balongan dapat dijalankan dan dilanjutkan progressnya.

Melanjutkan arahannya, Nicke mengatakan kalau hingga saat ini, impor petrokimia masih tinggi. “Petrokimia adalah salah satu tugas yang diberikan kepada Pertamina oleh Pemerintah untuk dikembangkan mengingat masih tingginya impor yang dilakukan sampai dengan hari ini”, ujarnya.

Oleh karena itu, tambahan penyertaan modal ini akan membantu penyelesaian PP 2 Balongan agar dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan waktu dan anggaran yang telah ditetapkan, dan sesuai standar produk ataupun proses yang sudah direncanakan semula.

Terakhir, Nicke berpesan agar proses penyertaan modal dari Pertamina ke TubanPetro terus ke Polytama ada foreign exchange hedging. “Tidak ada perbedaan angka untuk penyertaan modal ini dan nantinya angka ini akan digunakan untuk pembelian equipment dan material dari impor yang akan dilakukan oleh Polytama untuk pengerjaan PP 2 Balongan”, kata Nicke.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban sebagai wakil dari Kementerian Keuangan selaku salah satu Pemegang Saham, mengatakan pentingnya memiliki kemandirian dalam suplai terkait petrokimia yang bisa dilakukan oleh Pertamina. “Karena at the end of the day, kami di Kementerian Keuangan, kita ingin memiliki industri petrokimia yang serius”, tegasnya.

Selain menyetujui penerbitan saham baru, RUPSLB ini juga menyepakati perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal disetor dan ditempatkan. Dengan demikian, susunan pemegang saham Perseroan adalah Pertamina dengan kepemilikan 63,3 persen, Kementerian Keuangan 35,2 persen, dan PT Pertamina Pedeve Indonesia 1,5 persen.

Agenda terakhir dari RUPSLB ini, adalah menyetujui penyesuaian nomor kode kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) tahun 2020 dengan narasi kegiatan usaha yang sama.

Setelah menyelesaikan seluruh agenda RUPSLB, ditempat yang sama juga dilakukan Penandatanganan Addendum II Perjanjian Pengelolaan TubanPetro tahun 2019 oleh Kementerian Keuangan, Pertamina, dan TubanPetro. Addendum ini berkenaan dengan perubahan komposisi permodalan dan pemegang saham setelah penerbitan saham baru Perseroan tahun 2022. (aa)