Pontianak – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat mendapat penghargaan peringkat kedua dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat  atas Penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tingkat Wilayah Kategori Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W) Lingkup Kemenkeu Kalbar pada acara Penyerahan Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 Lingkup Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis, (20/10) di aula Ditjen Perbendaharaan Kalbar.

Acara yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat ini mengangkat tema “Kolaborasi Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah untuk Kesejahteraan Kalimantan Barat” dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, jajaran Forkompimda Provinsi Kalimantan Barat, para Kepala Daerah, dan Pimpinan Institusi terkait.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk penghargaan kepada institusi  yang telah mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) serta melaksanakan pelaporan keuangan yang kredibel dan akuntabel.

Sebagai informasi, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan penilaian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah atas dasar kewajaran laporan keuangan dan materialnya yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Imik Eko Putro  mengatakan saat ini raihan opini WTP semestinya sudah menjadi budaya pada semua entitas pelaporan keuangan, jadi bukan lagi merupakan suatu target yang harus dikejar. Karena dengan opini tersebut berarti institusi terkait dinilai telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku yang memenuhi 4 indikator, yaitu 1) kecukupan dalam pengungkapan, 2) kesesuaian dengan SAP, 3) kepatuhan terhadap peraturan per-UU-an yang berlaku, dan 4) Sistem Pengendalian Internal yang memadai.

Dalam acara tersebut, ia juga menyampaikan juga bahwa di wilayah Kalimantan Barat terdapat beberapa pemerintah daerah yang memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat atas upayanya dalam menekan tingkat inflasi yang tajam selama periode bulan Mei s.d. Agustus 2022, yaitu Pemprov Kalbar senilai Rp10,83 miliar, Pemkab Sintang Rp10,66 miliar, Pemkot Singkawang Rp10,91 miliar, dan Pemkot Pontianak Rp10,6 miliar.

“Kami juga mengapresiasi pemda di wilayah Kalimantan Barat atas prestasinya mengendalikan inflasi di daerah, khususnya Kota Pontianak di mana Kota Pontianak telah meraih prestasi sebagai TPID terbaik tingkat kabupaten/kota di wilayah Kalimantan serta Kabupaten Landak yang berhasil meraih TPID berprestasi tingkat kab/kota di wilayah Kalimantan,” tambah Imik dalam sambutannya.

Pada kesempatan ini, Gubernur Kalimantan Barat melakukan penyerahan langsung piagam dan plakat penghargaan Menteri Keuangan RI atas raihan opini WTP dari dari BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021 kepada 14 pemerintah daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Barat. Di samping itu, Gubernur Kalimantan Barat juga menyerahkan piagam penghargaan kepada 12 Unit UAPPA-W terbaik periode tahun 2021 di lingkup Kalimantan Barat dengan kategori UAPPA-W besar (satker UAKPA di atas 15), UAPPA-W sedang (7 s.d. 15 satker UAKPA), dan UAPPA-W kecil (1 s.d. 6 satker UAKPA), serta satker UAPPA-W lingkup Kementerian Keuangan Kalimantan Barat.

Hasil Penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tingkat Wilayah Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Kategori UAPPA-W Besar diberikan kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Kategori UAPPA-W Sedang diberikan kepada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Kodam XII/Tanjungpura, Kategori UAPPA-W Kecil diberikan kepada LPMP Provinsi Kalimantan Barat, Politeknik Negeri Pontianak, Kantor UPBU Rahadi Oesman Kodam XII/Tanjungpura. Kategori UAPPA-W Lingkup Kemenkeu Kalbar diberikan kepada Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kanwil DJKN Kalimantan Barat dan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah dalam meraih opini WTP atas LKPD 2021. Dari 15 pemerintah daerah di lingkup Kalbar, 14 di antaranya berhasil mendapatkan penghargaan WTP atas LKPD 2021. Prestasi baru juga ditorehkan oleh Kabupaten Kayong Utara yang pertama kali meraih opini WTP atas LKPD 2021. “Saya sampaikan apresiasi sebesar-besarnya untuk pemda yang telah berhasil menorehkan prestasi yang luar biasa bagi Provinsi Kalimantan Barat dan  diharapkan untuk periode pelaporan berikutnya, semua pemda mampu mendapatkan penghargaan WTP karena semestinya WTP bukan lagi hanya menjadi target capaian opini laporan keuangan, namun yang lebih penting yaitu menjadi budaya kerja sehari-hari,” ungkapnya.

Di Provinsi Kalimantan Barat sendiri, pemda yang berhasil memperoleh opini WTP lima kali berturut-turut yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kota Singkawang. Untuk pemda yang memperoleh opini WTP minimal 10 kali berutut-turut yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau.

Dengan terselenggaranya acara ini, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat mengharapkan di tahun-tahun berikutnya seluruh pemda di lingkup Provinsi Kalimantan Barat dapat meraih dan mempertahankan opini tertinggi atas laporan keuangan dari BPK tersebut, serta tetap menjaga sinergi sehingga dapat meningkatkan komitmen dan semangat bersama yang terbangun untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang makin sehat. Dengan pengelolaan keuangan yang sehat akan mendorong Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dalam mencapai tujuan bernegara.