Tobelo - Kasus harian covid-19 global dan domestik mulai kembali
meningkat akibat penyebaran varian baru. Meski tidak memberikan tekanan pada
sistem Kesehatan, namun perlu diantisipasi dengan melakukan akselerasi
vaksinasi.
Di sisi lain, tantangan dan risiko global mulai bergeser ke
peningkatan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter serta likuiditas. Tekanan
inflasi global yang masih terus berlanjut mendorong kenaikan suku bunga di
banyak negara serta berpotensi mendorong peningkatan cost of fund, termasuk di
Indonesia. Naiknya volatilitas tersebut diiringi tren pelemahan global yang
meningkatkan potensi risiko resesi di banyak negara, termasuk AS dan Tiongkok.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara selaku Kepala Perwakilan Kementerian
Keuangan Provinsi Maluku Utara Adnan Wimbyarto dalam acara Media Briefing
Torang Pe APBN Edisi Bulan Juli 2022 Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara
secara hybrid pada Jumat, (29/7) di Aula KPP Pratama Tobelo.
“APBN sampai dengan 30 Juni 2022, pendapatan telah
terealisasi sebesar Rp1,26 Triliun atau 58,6 persen dari target, sedangkan
belanja telah terealisasi sebesar Rp6,57 Triliun atau 44,36 persen dari pagu,”
ungkap Adnan dihadapan Forum Wartawan di Provinsi Maluku Utara.
Media Briefing ini dihadiri oleh Kepala KPKNL Ternate
Achmakhishna Himawan, Kepala KPP Pratama Tobelo Helmi Afrul, Kepala KPPN Tobelo
Toni, dan Kepala Bidang PPA I Mokhamad Arifin. Kepala KPP Pratama Ternate dan
Kepala KPPBC Ternate yang turut hadir dalam media briefing tersebut secara
daring melalui zoom meeting.
Adnan menerangkan bahwa kinerja pendapatan wilayah Maluku
Utara sampai dengan 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp304,16 Miliar
atau 31,65 persen (y-o-y) dibandingkan tahun 2021. Kenaikan terbesar disumbang
oleh pajak penghasilan non migas sebesar Rp246,03 Miliar.
“Proyeksi Penerimaan pada bulan Juni understated sebesar
Rp74,35 Miliar (proyeksi lebih rendah dari realisasi) dengan rincian realisasi
Pajak lebih tinggi Rp42,85 Miliar dari proyeksinya disebabkan antara lain
adanya pembayaran PPh Final atas Program Pengungkapan Sukarela dan adanya
kenaikan setoran PPh 21 dari Wajib Pajak Pertambangan atas setoran rutin yang
telat dibayar pada masa-masa sebelumnya,” ujarnya.
Sementara itu, penerimaan Bea Cukai, pada bulan Juni 2022
mengalami understated proyeksi sebesar Rp3,82 Miliar yang disebabkan adanya
importasi di luar prediksi. Sedangkan untuk deviasi PNBP dan hibah pada bulan
Juni 2022 sebesar Rp27,68 miliar yang disebabkan adanya kenaikan capaian PNBP
dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari sisi belanja, akselerasi dan optimalisasi belanja
terus dilakukan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan memitigasi
risiko global. “Di Provinsi Maluku Utara, realisasi belanja K/L sampai dengan
Juni 2022 mengalami penurunan sebesar Rp316,83 Miliar atau 15,41 persen (yoy)
yang disebabkan adanya penurunan belanja barang dan belanja modal masing-masing
sebesar Rp107,81 Miliar (14,89 persen) dan Rp181,45 Miliar (34,88 persen)
y-o-y. Sedangkan pada Belanja TKDD secara yoy terjadi penurunan sebesar Rp89,09
miliar (1,81 persen). Penyebab terbesarnya adalah adanya penurunan realisasi
DBH sebesar Rp179,56 Miliar (45,51 persen) yoy,” ungkap Adnan.
Beralih ke sisi APBD, realisasi pendapatan adalah sebesar
Rp4,98 Triliun (40,73 persen dari pagu), Belanja Daerah Rp4,02 Triliun (47,58
persen dari pagu), dan pembiayaan daerah sebesar Rp20,53 Miliar. Akumulasi
SiLPA yang dihasilkan sebesar Rp581,35 Miliar. Realisasi Pendapatan APBD
Provinsi Maluku Utara s.d Juni 2022 masih didominasi oleh komponen dana
transfer mencapai 90,33 persen dari total pendapatan APBD.
Besarnya proporsi dana transfer dalam komponen pendapatan
APBD menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih rendah. Untuk itu perlu
adanya upaya dari Pemda dalam menggali lebih dalam lagi potensi-potensi yang
ada di Maluku Utara untuk meningkatkan PAD. Lebih rinci, realisasi DBH per 30
Juni 2022 Rp215,00 M, DAU sebesar Rp3.404,72 M, DAK Fisik Rp305,57 M, DAK Non
fisik sebesar Rp547,47 M, dan DID sebesar 25,13 M.
Pada kesempatan yang sama, dalam rangkaian acara tersebut
juga dilaksanakan penandatanganan Tobelo Charter yang berisi komitmen dari
seluruh unit Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku Utara dalam mendukung dan
menyukseskan program pemberdayaan UMKM.
Diantara isi komitmen tersebut ialah pemberdayaan UMKM
melalui program Kemenkeu Satu Mendukung UMKM dan kesinambungan Program Rumah
Ultra Mikro (UMi). Harapannya, seluruh unit eselon I Kemenkeu di Maluku Utara
dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan baik untuk mewujudkan UMKM yang
mandiri, unggul, berdaya saing, dan sejahtera.
Selain menerangkan tentang kondisi Fiskal di Maluku Utara
dan penandatanganan Tobelo Charter, dalam acara yang dimoderatori oleh Kepala
Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara A.S. Mujab,
Adnan juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang memberikan sinyal
positif prospek ekonomi di tahun 2022 dan meningkatkan keyakinan pelaku pasar
terhadap pemulihan ekonomi Indonesia.
“Berbagai indikator ekonomi di wilayah Maluku Utara
mengalami perkembangan yang sangat baik seperti pertumbuhan ekonomi di Semester
I 2022 yang mampu tumbuh sebesar 29,63 persen (yoy) jauh di atas pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar 3,69 persen. Kontribusi tertinggi disumbang sektor
industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian. Dari sisi produksi,
industri pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 138,92 persen
(yoy). Dari sisi pengeluaran, komponen PMTB mengalami pertumbuhan tertinggi
sebesar 170,97 persen (yoy),” jelas Adnan.
“Tingkat inflasi Maluku Utara pada bulan Juni 2022 sebesar
2,20 persen (yoy) di bawah inflasi nasional sebesar 4,35 persen (yoy). Inflasi
terjadi di tiga kelompok pengeluaran yang disumbang oleh kelompok makanan,
minuman, dan tembakau (1,29 persen), perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan
rutin RT (0,22 persen); dan kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran
(0,10 persen),” tambahnya.
Sementara untuk Indikator Petani (NTP) dan Indikator Nilai
Tukar Nelayan (NTN) per Juni 2022, data menunjukkan NTP di Maluku Utara berada
di angka 106,50 di atas NTP Nasional yang nilainya sebesar 105,96, sedangkan
NTN Maluku Utara berada di angka 101,85 di bawah nilai nasional sebesar 105,92.
Untuk Neraca Perdagangan Regional Maluku Utara per Juni 2022 mencatatkan hasil
positif pada ekspor (nilai ekspor lebih besar dari pada impor).
Pada komponen Ekspor pada bulan Juni 2022 tercatat
USD746,15 juta, turun 1,94 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Total ekspor
Januari-Juni 2022 tercatat USD4.327,01 juta. Adapun Komoditas yang paling
banyak diekspor s.d Juni 2022 adalah Ferro Nickel (USD3.653,07 juta), dan
perusahaan penyumbang hasil ekspor terbesar adalah PT Yashi Indonesia
Investment (USD648.72 juta).
Untuk komponen impor dicatat sebesar USD251,65 juta, naik
sebesar 1,94 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Total impor selama
Januari-Juni 2022 sebesar USD1.027,86 juta. Komoditas yang paling banyak
diimpor s.d Juni 2022 adalah Batu Bara/Semi Coke (US$140,24 juta), dan
perusahaan penyumbang devisa hasil impor terbesar s.d Juni 2022 adalah PT Kao
Raha Smelters (US$163,03 juta).
Tumbuhnya perekonomian merupakan dampak dari adanya
peningkatan aktivitas ekonomi. Capaian-capaian yang diraih provinsi Maluku Utara
tersebut tentu tidak terlepas dari instrumen APBN dan APBD dalam mengintervensi
program dan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan
ekonomi.
Untuk isu strategis di Maluku Utara saat ini yaitu mengenai
Penyaluran Pembiayaan KUR dan Pembiayaan UMi serta Penyaluran DAK Fisik.
Penyaluran Pembiayaan KUR dan Pembiayaan UMi di Maluku Utara menunjukkan
pertumbuhan yang signifikan.
Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, trend realisasi
penyaluran UMi mengalami kenaikan rata-rata 63,43 persen dengan penyaluran
agregat sebesar Rp 9,69 M untuk 2.379 debitur dari tahun 2017 sampai dengan
bulan Juni 2022. Untuk Pembiayaan KUR, debitur di Maluku Utara didominasi oleh
pelaku usaha pada sektor perdagangan dengan total penyaluran sebesar Rp 283,89
M kepada 4.906 debitur.
Isu strategis lainnya yaitu mengenai penyaluran DAK Fisik
per tanggal 30 Juni 2022 telah terealisasi sebesar Rp 305,6 M atau 17,18 persen
dari total pagu. Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah dengan persentase
realisasi penyaluran tertinggi yaitu 45,9 persen dari pagu. Keterlambatan
penyampaian dokumen persyaratan masih menjadi kendala dalam proses penyaluran
DAK Fisik di beberapa Kabupaten.
Adapun isu lokal yang dibahas adalah isu terkait potensi
pariwisata di Maluku Utara untuk mendorong perekonomian. Keindahan alam Maluku
Utara apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
melalui kegiatan pariwisata. Dalam mendukung hal tersebut, pemerintah turut
mendukung pengembangan potensi pariwisata melalui DAK Fisik untuk wisata
prioritas Maluku Utara di Kabupaten Pulau Morotai dan program prioritas
“Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah”.
Terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Kepala
Kanwil DJPb Maluku Utara selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku
Utara, diantaranya berupa peningkatan kompetensi pengoperasian SIKP oleh
pemerintah daerah, meningkatkan sosialisasi dan publikasi Pembiayaan KUR dan
UMi, percepatan penetapan petunjuk teknis pengadaan, melakukan bimbingan teknis
pada APIP oleh KPPN, penandatanganan MoU dengan pemerintah daerah, perbaikan
infrastruktur dan sarana prasarana, serta mendorong pemerintah daerah untuk
lebih aktif dalam menggali potensi pariwisata.
“Melihat capaian APBN, APBD, dan pertumbuhan ekonomi yang
luar biasa, kita harus tetap optimis bahwa pemulihan ekonomi di tahun 2022
tetap terjaga walaupun pandemi COVID-19 dan risiko global masih belum berakhir.
Pembiayaan APBN tetap mengedepankan prinsip prudent, fleksibel, dan oportunistik.
Respon tepat dan cepat dalam menghadapi ketidakpastian global menjadi keharusan
agar APBN 2022 tetap kuat, sehat, dan menjadi instrumen kebijakan yang
sustainable dan kredibel,” pungkasnya.