Makassar -  Pandemi Covid-19 yang berkembang dengan adanya varian Omicron menjadi tantangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun demikian, optimisme pemulihan ekonomi terus dilakukan oleh Perwakilan Kemenkeu Sulawesi Selatan pada kegiatan konferensi pers yang diadakan Jumat (25/2). Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel Ekka S. Sukadana menjelaskan bahwa konferensi pers lingkup kinerja APBN Sulawesi Selatan dilakukan sebagai amplifikasi atas konferensi pers APBN KiTa yang dilaksanakan Menteri Keuangan. "Sebagaimana dalam konferensi pers dimaksud, sampai dengan 31 Januari 2022 realisasi pendapatan mencapai Rp156 Triliun dan realisasi belanja negara mencapai Rp127,2 triliun," jelas Ekka.

Ekka selaku Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat juga menyampaikan, nilai barang milik negara (BMN) di wilayah Sulawesi Selatan sampai dengan Januari 2022 mencapai Rp220,96 triliun. Selanjutnya, untuk memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah, melaksanakan tertib administrasi BMN berupa tanah, dan mengamankan BMN berupa tanah, Kanwil DJKN Sulseltrabar telah melaksanakan program sertipikasi BMN berupa tanah dengan capaian Tahun 2021 sejumlah 2.009 bidang dan target sertipikasi Tahun 2022 mencapai  1.170 bidang.

Dari sisi PNBP Pengelolaan BMN di wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, lanjutnya, sampai dengan Januari Tahun 2022 menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aset BMN sebesar Rp1,303 miliar atau tercapai 34,76  persen. Sedangkan PNBP Lelang, telah tercapai Pokok Lelang Rp45,8 Miliar (Realisasi 3,2  persen); PNBP Lelang Rp765 juta (Realisasi 3  persen); PPh : Rp224,7 Juta; dan BPHTB : Rp399,7 Juta.

"DJKN juga melaksanakan kegiatan lelang produk UMKM, sebagai bentuk sinergi serta inovasi yang dilakukan pemerintah untuk memajukan pelaku UMKM dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional serta mendorong pelaksanaan lelang hak menikmati barang sehingga dapat meningkatkan nilai manfaat suatu barang," tambah Ekka.

Untuk memberi dukungan kepada rakyat dan para pelaku UMKM, DJKN mempunyai Program Keringanan Utang dalam upaya memulihkan ekonomi nasional, meredakan beban para debitur kecil yang terdampak pandemi Covid-19, sekaligus mempercepat penyelesaian Piutang Negara pada instansi pemerintah. Selanjutnya dalam rangka pemanfaatan berupa sewa dan pemindahtanganan berupa penjualan, sampai dengan Januari 2022 telah diselesaikan sebanyak 34 laporan.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Syaiful menyampaikan bahwa varian baru omicron menjadi tantangan dalam mendukung pertumbungan ekonomi regional maupun nasional, meskipun angka kematian telah menurun. Hingga 10 Februari 2022, jumlah orang yang telah divaksinasi dosis 1 di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 5,78 juta orang (81,96  persen dari target vaksinasi), dosis 2 telah mencapai 3,74 juta orang (53,033  persen dari target) kemudian dosis 3 mencapai 82,85 ribu.

“PDRB mencapai 59,66 persen dan nilai tukar petani di Sulsel sebagai salah satu daerah lumbung padi mencapai 98,55 di bawah target yang ditetapkan APBD Pemprov Sulsel. Hal tersebut akan menjadi evaluasi dan tantangan Kanwil DJPb Provinsi Sulsel,” ungkapnya. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia berada 72,24 persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 8,53  persen, menurun 0,25  persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,46  persen poin terhadap September 2020.

Sedangkan belanja K/L bulan Januri 2022 sebesar Rp538,85 miliar deviasi -28,38  persen disebabkan satker masih melakukan penyesuaian terhadap aplikasi SAKTI yang dilaksanakan untuk pembayaran mulai Januari 2021. TKDD bulan Januri 2022 sebesar Rp2,48 T deviasi 17,49  persen karena peningkatan alokasi dan realisasi Dana Alokasi Umum dalam rangka kompensasi operasional penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh TNI/POLRI.

Selain itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan, Nugroho Wahyu Widodo menjelaskan telah tercapaianya target bea masuk 16,67 persen dari target rata-rata satu tahun. Sedangkan bea keluar telah tercapai meskipun adanya dilematis bea keluar untuk CPO. Namun hal tersebut untuk membatasi keluarnya CPO dari dalam negeri. Cukai mencapai 5,3 persen, sedangkan secara keseluruhan tercapai 17,14 persen untuk Sulawesi bagian Selatan.

"Pentingnya memberantas rokok ilegal untuk itu diharapkan bantuan teman-teman media agar terdapat peluang di pasar untuk rokok legal dan adanya peluang penambahan cukai," tambah Nugroho. Pajak dalam rangka impor dari Sulawesi Selatan telah tercapai Rp518 Miliar atau 17,14 persen dari target.

Eko mewakili Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara menyampaikan Program Pengungkapan Sularela sebagai program pemerintah untuk memberi kesempatan kepada wajib pajak yang belum menyampaikan pajaknya secara sempurna. Berkaitan dengan kinerja penerimaan sampai dengan Januari 2022, tumbuh dari tahun lalu sebesar 16,59 persen dibanding penerimaan Januari 2021. Pertumbuhan 58,97 persen dibandingkan penerimaan Nasional dan menunjukkan tren yang positif. Capaian untuk Sulsel Rp773 Miliar dari Rp9,9 Trilin atau 7,74 persen. Dari sisi pertumbuhan mencapai 23,91 persen meskipun masih di bawah pertumbuhan nasional 58 persen. (Teks/foto: Bidang KIHI, Kanwil DJKN Sulseltrabar)